Jakarta, newsline.id — Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy R.P. Tendean, menekankan urgensi penerapan standar mutu dalam penyusunan rekomendasi kebijakan guna menjamin kualitas dan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka rapat pembahasan instrumen penilaian kualitas rekomendasi kebijakan di Aula BSKDN.
Dalam sambutannya, Noudy menggarisbawahi bahwa kualitas rekomendasi kebijakan memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan kebijakan yang nantinya akan diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, baik dalam bentuk peraturan, surat edaran, maupun dokumen resmi lainnya.
“Rekomendasi kebijakan adalah pijakan awal sebelum lahirnya suatu kebijakan resmi. Oleh karena itu, mutunya harus benar-benar terjamin dan berbasis data yang valid,” ujar Noudy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, BSKDN saat ini tengah merancang pedoman baku yang akan menjadi acuan dalam menilai kualitas setiap rekomendasi kebijakan. Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat sistem penjaminan mutu di lingkungan BSKDN agar lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.
“Kita sering bicara soal penjaminan mutu, tapi belum punya alat atau standar baku untuk itu. Lewat forum ini, kami ingin menggali masukan dari para peserta agar panduan yang disusun benar-benar komprehensif dan aplikatif,” tambahnya.
Sebagai referensi, Noudy menyebutkan pentingnya mempelajari praktik baik dari lembaga lain, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang telah mengembangkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Namun demikian, ia menegaskan bahwa BSKDN akan mengadaptasi pendekatan tersebut sesuai dengan mandat dan konteks lembaga.
Selain itu, Noudy juga menyoroti bahwa rekomendasi kebijakan yang baik harus mampu menjawab isu nyata yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, serta didukung data dan analisis yang mendalam.
“Rekomendasi yang berkualitas bukan hanya tajam secara substansi, tapi juga harus berbasis pada data yang akurat dan relevan,” pungkasnya.
Dengan tersusunnya panduan penilaian yang solid, BSKDN berharap seluruh rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. (**)
Sumber : Kementerian Dalam Negeri
