SUKAMARA, newsline.id — Di tengah hamparan tanah Kalimantan Tengah yang kaya namun timpang, sebuah anomali finansial yang mencengangkan tersaji lewat rilis terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Sukamara, Masduki, resmi dinobatkan sebagai kepala daerah terkaya di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024. Total pundi-pundi kekayaannya menyentuh angka fantastis: Rp49.5 Miliar. Angka hampir Rp50 miliar ini memicu riak besar di ruang publik, memantik debat panas tentang bagaimana sebuah daerah yang bukan pusat gravitasi ekonomi utama justru melahirkan pemimpin dengan isi dompet paling tebal.
Sukamara bukanlah Palangka Raya sang ibu kota provinsi, bukan pula Kotawaringin Timur yang disokong geliat industri masif. Namun, kekayaan Masduki melesat sendirian di kasta tertinggi, menciptakan jurang pemisah yang teramat lebar dengan para kolega sejawatnya. Ia bahkan mengangkangi Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar Rp24,64 miliar—hampir setengah dari apa yang dikantongi sang Bupati Sukamara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jurang Menganga di Tanah Borneo
Jika data LHKPN di bedah lebih dalam, ketimpangan ini tidak lagi sekadar angka, melainkan sebuah ironi yang “nyelekit”. Mari kita sandingkan Masduki dengan kepala daerah di wilayah tetangga. Di Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri mengantongi Rp16,25 miliar, sementara Ahmad Selanorwanda di Seruyan mencatatkan kekayaan Rp16,13 milar. Kontras paling menyakitkan terlihat saat menengok Murung Raya, Bupati Heriyus berada di posisi buncit dengan “hanya” memiliki Rp1,55 miliar.
Logika publik pun dipaksa berputar keras. Bagaimana bisa seorang pejabat publik di daerah pinggiran memiliki harta 32 kali lipat lebih banyak dibandingkan sejawatnya di Murung Raya. Angka Rp49,5 miliar milik Masduki bukan sekadar di atas rata-rata, ini adalah anomali oligarkis skala lokal yang menuntut transparansi, bukan sekadar permakluman administrasi.
Perspektif dan Pertanyaan yang Mengusik
Para pengamat kebijakan publik menilai fenomena ini sebagai alarm keras bagi tata kelola pemerintahan. Ketika harta kekayaan seorang pejabat melonjak drastis atau bertengger di angka yang tidak rasional dibanding profil daerah yang dipimpinnya, ada ruang gelap yang harus diterangi. Apakah kekayaan ini murni hasil keringat bisnis legal sebelum menjabat, ataukah ada political rent-seeking (pemburuan rente politik) memanfaatkan basahnya kue kekuasaan di daerah.
“Jomplangnya angka ini mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas kita baru sebatas administratif, belum menyentuh substansi etis,” ujar seorang pakar hukum tata negara. Publik berhak curiga, dan kecurigaan itu sah secara hukum di alam demokrasi. Pejabat kaya di wilayah miskin atau berkembang selalu menyisakan rasa getir yang mendalam di hati masyarakat yang mereka wakili.
Kontras di Akar Rumput
Di balik gemerlap angka puluhan miliar tersebut, ada wajah-wajah petani sawit mandiri, nelayan pesisir Sukamara, dan buruh harian yang harus memeras keringat demi sesuap nasi di tengah himpitan inflasi. Bagi warga kelas pekerja, uang sebesar Rp49,5 miliar adalah fiksi yang tak akan pernah mereka lihat dalam tujuh turunan. Kontras humanis ini melahirkan edukasi politik yang mahal: bahwa panggung kekuasaan sering kali menjadi mesin pengganda kekayaan yang paling efektif bagi segelintir elite, sementara rakyat tetap terjebak dalam narasi “menunggu giliran sejahtera”.
Namun, dari sudut pandang inovatif, data LHKPN yang telanjang ini harus dijadikan lecutan inspiratif bagi masyarakat. Informasi ini adalah senjata digital di tangan netizen untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Ini adalah bukti bahwa transparansi yang dipaksakan oleh undang-undang mulai bekerja, memaksa para penguasa menaruh kartu mereka di atas meja untuk dinilai secara terbuka.
Data Lengkap LHKPN Kepala Daerah Kalteng 2024
Sebagai bahan edukasi dan refleksi bersama agar publik tidak abai, berikut adalah peta kekayaan para kepala daerah di Kalimantan Tengah berdasarkan LHKPN KPK RI per 31 Desember 2024:
Masduki (Bupati Sukamara): Rp49.517.844.300, Fairid Naparin (Wali Kota Palangka Raya): Rp24.642.673.000, Eddy Raya Samsuri (Bupati Barito Selatan): Rp16.253.424.201. Ahmad Selanorwanda (Bupati Seruyan): Rp16.134.062.000. H. Muhammad Wiyatno (Bupati Kapuas): Rp15.466.540.875. Ahmad Rifa’i (Bupati Pulang Pisau): Rp14.536.877.245. Nurhidayah (Bupati Kotawaringin Barat): Rp14.452.783.506. Jaya Samaya Monong (Bupati Gunung Mas): Rp10.445.929.040. Halikinnor (Bupati Kotawaringin Timur): Rp7.724.350.454. Shalahuddin (Bupati Barito Utara): Rp5.333.099.855. H. Rizky Aditya Putra (Bupati Lamandau): Rp3.566.113.940. Saiful (Bupati Katingan): Rp3.012.000.000. M. Yamin (Bupati Barito Timur): Rp2.138.561.359. Heriyus (Bupati Murung Raya): Rp1.554.068.383
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah instrumen krusial yang disediakan negara untuk mencegah tindak pidana korupsi. Melalui transparansi ini, publik dapat melacak kewajaran pertumbuhan harta seorang pejabat selama bertugas.(*)
Tim Newsline
