SERUYAN TENGAH, newsline.id — Pagi itu, bukan suara rapat dinas yang memecah sunyi hutan Kalimantan. Yang terdengar adalah raungan bulldozer — milik seorang warga biasa bernama Ibu Selvi.
Di belakang mesin itu, berdiri seorang camat, seorang tokoh adat, seorang lurah, dan puluhan warga yang sudah jengah menunggu. Mereka membabat hutan. Mereka membuka jalan. Mereka mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh negara.
Jumat, 29 Mei 2026. Kelurahan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Sebuah adegan yang seharusnya tidak pernah terjadi di negara dengan anggaran infrastruktur triliunan rupiah, terulang kembali dan kali ini, ada cukup banyak saksi mata untuk memastikan dunia tahu.
Camat Seruyan Tengah Inata Panderova turun langsung ke lapangan. Di sampingnya, Damang (pemimpin adat) Abdul Rahman dan Lurah Edy Sumarno. Di belakang mereka, warga yang bahkan rela menghibahkan tanah milik mereka sendiri secara cuma-cuma, agar sebuah jalan baru sepanjang 2,5 kilometer bisa terwujud. Bahan bakar untuk tujuh hari Ditanggung warga. Alat berat Pinjaman pribadi. Anehnya Anggaran pemerintah, Entah ke mana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini bukan keluhan baru. Ini adalah luka lama yang sengaja dibiarkan menganga. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Toga Hamonangan Nadeak, menyebut angka yang sulit dicerna: ruas jalan provinsi penghubung Amin Jaya–Rantau Pulut telah rusak sejak 2016. Satu dekade. Tiga periode anggaran. Puluhan rapat koordinasi. Dan jalan itu tetap kubangan lumpur.
Yang lebih menyakitkan, untuk bertahan, warga dan sopir truk harus patungan tambal jalan sendiri. Pemilik mobil pribadi setor Rp500 ribu. Pemilik truk setor Rp1 juta. Bukan untuk membeli sembako. Bukan untuk biaya sekolah. Tapi untuk menambal lubang yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Tidak ada yang namanya perhatian dari pemerintah provinsi sampai detik ini,” kata Toga, datar, setelah reses di wilayah itu. Kalimat pendek yang menanggung beban sepuluh tahun.
Angka 87,33 Persen dan Tawa yang Pahit
Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan percaya diri mengumumkan bahwa 87,33 persen jalan provinsi kini berada dalam “kondisi mantap.” Di Rantau Pulut, angka itu terdengar seperti lelucon.
Toga Nadeak tidak menyembunyikan sinismenya. “Jalan yang mantap 87,33 persen itu yang mana. Apakah hasil urunan masyarakat itu yang dihitung mantap?”
Ia menuding perbaikan yang dilakukan selama ini tak lebih dari kosmetik yang mana pengaspalan 1,5 kilometer di titik yang memang sudah rata dan mudah dijangkau kamera, sementara jalan berlumpur di pedalaman dibiarkan menelan korban diam-diam: waktu, uang, dan harapan.
Pertanyaan yang paling menusuk bukan soal anggaran yang kurang. Pertanyaan itu berbunyi lebih sederhana, dan justru karena itu lebih mematikan:
Jika Pemkab Seruyan memiliki alat berat yang dibeli dengan uang rakyat, mengapa alat itu tidak bergerak, sementara rakyat harus mengemis pinjaman kepada pihak swasta.
Tidak ada jawaban resmi yang beredar. Dinas PUPR Seruyan belum angkat bicara. Bupati Seruyan belum muncul ke publik dalam konteks ini. Dan justru keheningan itulah yang kini menjadi viral lebih keras dari pernyataan manapun.
Yang membuat situasi ini semakin ironis, ruas jalan di Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu bukan jalan kampung biasa. Secara strategis, jalur ini berpotensi menjadi koridor interkoneksi langsung menuju Provinsi Kalimantan Barat, sebuah urat nadi ekonomi yang, jika dibangun, bisa mengubah wajah pedalaman Kalimantan.
Namun perbaikannya bahkan tidak masuk dalam rencana anggaran 2026.
Kini, Semua Menunggu Satu Nama
Camat Inata Panderova menyebut aksi gotong royong ini sebagai “langkah membuka peluang ekonomi daerah.” Kalimat yang terdengar optimis, tapi di baliknya tersimpan ironi yang menyayat, seorang camat seharusnya tidak perlu menjadi kontraktor dadakan karena dinas teknisnya tidak bekerja.
Publik kini mengarahkan satu pertanyaan ke satu alamat, Bupati Seruyan.
Bukan pertanyaan tentang visi. Bukan pertanyaan tentang program. Hanya satu,
Sampai kapan pejabat yang lelet dibiarkan menjabat, sementara rakyat membangun jalannya sendiri. Evaluasi. Copot. Atau terus diam dan biarkan sejarah mencatat sendiri jawabannya. (*)
Tim Newsline
