KUALA PEMBUANG, newsline.id – Di sebuah aula yang biasanya hanya menjadi saksi rutinitas administrasi keuangan daerah, sesuatu yang tidak biasa terjadi, Rabu (2/9/2026). Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., turun langsung memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan. Bukan sekadar hadir, tapi berbicara, menegur, dan menantang cara berpikir seluruh jajarannya. Pesannya singkat namun tajam, jabatan bukan hak istimewa yang bisa dinikmati dengan tenang. Jabatan adalah amanah yang bisa diaudit, dievaluasi, bahkan dicabut sewaktu-waktu jika pemegangnya gagal melihat lebih jauh dari mejanya sendiri.
Forum ini dihadiri Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, hingga Sekretaris Perangkat Daerah. Namun yang membedakan forum ini dari rapat evaluasi rutin tahunan adalah posisi Bupati dan Wakil Bupati yang tidak hanya menerima laporan, melainkan turun tangan memberi materi dan arahan secara langsung. Ini sinyal bahwa evaluasi kali ini tidak main-main.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Helicopter View”: Metafora yang Menampar Zona Nyaman Pejabat
Istilah yang paling banyak dikutip dari forum ini adalah “helicopter view” , sebuah metafora kepemimpinan yang diperkenalkan langsung oleh Bupati Ahmad Selanorwanda. Maknanya sederhana namun mengoyak kebiasaan lama yakni seorang pemimpin perangkat daerah tidak boleh lagi bekerja dengan cara berpikir sempit, hanya sibuk mengurus unitnya sendiri seolah unit itu berdiri sendiri di ruang hampa.
Bupati meminta setiap Kepala Perangkat Daerah mampu “terbang tinggi” secara konseptual dengan melihat pengelolaan sumber daya manusia, kedisiplinan aparatur, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, hingga bagaimana kebijakan satu dinas bisa menabrak atau justru memperkuat kebijakan dinas lainnya. Ini bukan sekadar teori manajemen kelas eksekutif yang dipinjam dari buku motivasi, melainkan tuntutan konkret di tengah keterbatasan fiskal daerah yang kian menyempit.
“Jabatan adalah amanah. Karena itu, setiap pejabat harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, menjaga koordinasi serta bekerja untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Bupati, dalam kalimat yang terasa lebih seperti garis batas ketimbang sekadar arahan seremonial.
Ketika Anggaran Menipis, Inovasi Jadi Keharusan, Bukan Pilihan
Di balik forum ini tersimpan persoalan yang lebih besar dari sekadar etika kerja ditengah kondisi fiskal Kabupaten Seruyan yang semakin terbatas. Dalam situasi itu, setiap perangkat daerah dituntut lebih cerdik menyusun program, menajamkan skala prioritas, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke masyarakat, bukan menguap dalam birokrasi yang tumpang tindih.
Tantangan pembangunan yang disinggung dalam rapat pun bukan perkara ringan seiring infrastruktur yang belum merata dan pelayanan dasar di sektor pendidikan serta kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Ini bukan daftar keluhan baru, tapi justru itulah yang membuat forum ini terasa berbeda, dimana evaluasi tidak berhenti di angka dan laporan, melainkan menyentuh langsung akar persoalan pelayanan publik yang dirasakan warga Seruyan sehari-hari.
Evaluasi Bukan Formalitas Tahunan, tapi Alat Ukur Berkala
Bupati menegaskan bahwa evaluasi kinerja perangkat daerah dan pejabatnya akan terus dilakukan secara berkala, bukan seremoni tahunan yang selesai begitu rapat bubar. Penempatan maupun evaluasi jabatan, tegasnya, harus berpijak pada kemampuan, latar belakang, kinerja, komitmen, serta kesanggupan membangun koordinasi lintas sektor demi mendukung capaian visi-misi pembangunan daerah.
Ini pernyataan yang, jika benar-benar dijalankan konsisten, berpotensi mengubah kultur birokrasi yang selama ini kerap dituding jalan di tempat karena minim konsekuensi atas kinerja yang stagnan.
Wakil Bupati Supian melengkapi arahan tersebut dengan penekanan pada kedisiplinan, loyalitas terhadap organisasi, sinergi antarlembaga, serta semangat pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini sebuah paduan yang menegaskan bahwa evaluasi ini digagas sebagai kerja bersama dua pucuk pimpinan, bukan inisiatif sepihak.
Menuju RPJMD: Satu Peta, Satu Arah, atau Sekadar Retorika
Pemerintah Kabupaten Seruyan menaruh harapan besar pada forum ini untuk menyatukan pemahaman dan arah kerja seluruh perangkat daerah demi mempercepat capaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rapat evaluasi ini pun diposisikan sebagai momentum penguatan komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Namun di balik kalimat-kalimat normatif itu, publik Seruyan berhak menagih satu hal sederhana: apakah “helicopter view” ini akan benar-benar mengubah cara kerja birokrasi, atau hanya menjadi jargon lain yang menguap begitu rapat usai dan aula BKAD kembali sepi. Jawabannya akan terlihat bukan dari pidato berikutnya, melainkan dari jalan, sekolah, dan puskesmas yang dirasakan warga dalam beberapa bulan ke depan.(*)
Tim Newsline ID
