KUALA PEMBUANG, newsline.id – Gelombang tuntutan reformasi tata kelola fasilitas kesehatan publik kembali mencuat ke panggung nasional. Perhimpunan Kolaborasi Kesehatan Nasional resmi melayangkan undangan kehormatan bernomor 018.19/IP.AP/PKKN/VIII/2026 tertanggal 25 Agustus 2026 kepada Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Ahmad Selanorwanda, untuk menjadi narasumber kunci dalam forum bergengsi Seminar Nasional Inovasi Layanan Fasilitas Kesehatan Modern Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Fortius-Altius Meeting Room, Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta, pada Jumat, 4 September 2026 petang.
“Di hadapan peserta Seminar Workshop Iinovasi Layanan Fasyankes Modern, pak buk ingin menguak sisi paling rapuh dari sistem kesehatan daerah kita,” ucap Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., di Kuala Pembuang , Jumat.
Abbas mengatakan masalah pelayanan kesehatan bukan soal kecepatan pelayanan, melainkan ketertiban keuangan yang selama ini luput dari sorotan publik. “Dibalik gedung Puskesmas baru dan alat medis canggih, ada satu hal yang menentukan hidup matinya layanan kesehatan itu, apakah setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” Ujarnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini bukan sekadar seremoni kelembagaan biasa. Kehadiran figur pemimpin dari pedalaman Kalimantan Tengah di jantung metropolitan Jakarta menandai pergeseran diskursus kritis, bagaimana fasilitas kesehatan di daerah terpencil kerap menghadapi jeratan birokrasi akut di tengah tuntutan pelayanan modern. Forum ini menuntut telaah terbuka mengenai “Fondasi Hukum Keuangan Faskes pada Kepatuhan Akuntansi, Pola Pengelolaan, dan Hakikat Otonomi BLUD”. Sebuah tema yang langsung menohok ke akar persoalan lambannya responsivitas rumah sakit milik pemerintah.
Selama bertahun-tahun, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sering terjebak dalam paradoks regulasi. Di satu sisi, rumah sakit daerah dituntut bergerak lincah layaknya entitas korporasi demi menyelamatkan nyawa pasien; di sisi lain, rantai kepatuhan akuntansi dan audit birokratis yang kaku kerap menyandera diskresi manajerial. Ironi ini melahirkan jurang pemisah antara hak pasien atas layanan cepat dengan ketakutan administratif para pengelola faskes.
Bagi publik awam, istilah kepatuhan akuntansi mungkin terdengar dingin dan berjarak. Namun di ruang instalasi gawat darurat, akurasi mata anggaran itulah yang menentukan apakah tabung oksigen terisi tepat waktu, apakah stok antibiotik esensial tersedia tanpa jeda tender berminggu-minggu, atau apakah seorang ibu hamil di pelosok Seruyan harus dirujuk melintasi sungai hanya karena mesin anestesi daerah lumpuh akibat kendala pencairan dana operasional.
Kepakaran Ahmad Selanorwanda dinilai krusial untuk membongkar teka-teki regulasi tersebut. Berangkat dari lanskap geografis Kabupaten Seruyan yang menantang, kemampuan memimpin tata kelola fiskal daerah dengan prinsip integritas hukum membuktikan bahwa otonomi BLUD bukan sekadar izin mencari pendapatan mandiri, melainkan instrumen perlindungan hak asasi warga negara atas layanan kesehatan bermartabat.
Seminar berskala nasional ini dirancang sebagai ruang konfrontasi gagasan konstruktif. Ratusan perwakilan pengelola fasilitas kesehatan, pakar akademisi, organisasi profesi medis, serta perumus kebijakan dari berbagai penjuru tanah air dijadwalkan hadir guna menuntut kejelasan tapal batas hukum antara efisiensi anggaran dan risiko jeratan pidana penyalahgunaan wewenang.
Transparansi dan fleksibilitas keuangan faskes kini menjadi tolok ukur peradaban birokrasi modern. Publik tidak lagi menerima alasan defisit anggaran atau lambatnya birokrasi pengadaan barang saat nyawa manusia dipertaruhkan. Otonomi sejati menuntut keberanian regulasi untuk memangkas jalur feodal administrasi tanpa sedikit pun mengorbankan akuntabilitas hukum negara.
Dialog yang digagas Perhimpunan Kolaborasi Kesehatan Nasional ini berpotensi menjadi cetak biru perombakan tata kelola kesehatan nasional. Rekomendasi yang lahir dari ruang sidang di FX Sudirman ini diharapkan mampu mendobrak mentalitas tambal sulam tata kelola anggaran daerah, mendorong reformasi struktural yang menjamin bahwa faskes publik di seluruh pelosok republik benar-benar berdaya melayani masyarakat secara cepat, adil, dan transparan. (*)
Tim Newsline ID
