KUALA PEMBUANG, newsline.id – “Hanya duduk diam menerima gaji!” Kalimat pedas bak petir di siang bolong itu meluncur dari mulut Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Pasar Saik dan Dermaga Kuala Pembuang, Senin (11/5) Kamaren. Amarah sang Bupati bukan tanpa alasan, ia menemukan wajah asli infrastruktur Seruyan yang bopeng, semrawut, dan terbengkalai seolah tanpa tuan.
Potret dermaga yang rusak parah dan pasar yang kumuh ini memicu sebuah pertanyaan besar yang provokatif di benak publik, Di mana tanggung jawab negara saat fasilitas rakyat menjadi “bangkai” di depan mata. Jika selama ini rakyat mengeluh melalui media sosial hingga viral, mengapa para pemangku kebijakan seolah buta dan tuli hingga sang pimpinan daerah harus turun tangan sendiri untuk mengamuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dosanya Siapa? Menguliti Kinerja Dinas Terkait
Pertama, publik menunjuk hidung Dinas Perhubungan (Dishub) Seruyan, Sebagai garda terdepan pengelola aset transportasi, mengapa dermaga vital ini dibiarkan membusuk. Apakah tidak ada anggaran pemeliharaan, ataukah memang ada pembiaran yang disengaja. Ketidakpekaan dalam menelaah kondisi teknis dermaga menunjukkan adanya sumbatan birokrasi yang akut.
Kedua, sorotan tajam mengarah ke Diskoperindag. Pasar Saik adalah urat nadi ekonomi Seruyan. Jika dermaganya mati, maka logistik pasar lumpuh. Keheningan Kepala Dinas dalam melaporkan kondisi riil lapangan kepada Bupati adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. “Pejabat harusnya proaktif, bukan menunggu pimpinan mengamuk baru bergerak,” tegas Selanorwanda dengan nada tinggi.
DPRD Seruyan, Tidur Nyenyak di Atas Penderitaan Rakyat
Namun, publik tidak boleh melupakan peran DPRD Seruyan. Ke mana fungsi pengawasan dan anggaran mereka selama ini. Kerusakan dermaga di depan mata adalah bukti kegagalan fungsi aspirasi Apakah para wakil rakyat ini terlalu sibuk dengan agenda seremonial sehingga keluhan masyarakat tentang rusaknya dermaga pasar tak pernah sampai ke meja pembahasan anggaran yang serius.
Kondisi ini semakin ironis jika melihat pelabuhan bongkar muat KP3 yang berada persis di depan mata. Kenapa dermaga yang satu ini tidak pernah menjadi prioritas. Apakah ada kepentingan tertentu, ataukah ini murni ketidakmampuan kolektif dalam merumuskan skala prioritas pembangunan di Seruyan.
Satgas Ada, Tapi Masalah Tetap Nyata
Muncul pula pertanyaan tentang keberadaan Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk. Apakah mereka sudah tahu bahwa dermaga ini tidak berfungsi. Jika sudah tahu dan tidak melaporkan, maka Satgas tersebut hanyalah formalitas belaka. Fakta bahwa Bupati merasa “dikhianati” oleh informasi yang tertutup membuktikan bahwa sistem koordinasi antar-lini di Seruyan sedang dalam kondisi darurat.
Bupati Ahmad Selanorwanda mengakui dirinya lalai karena tidak turun lebih awal, namun ia menegaskan bahwa kelalaiannya tidak bisa dijadikan tameng bagi Kepala Dinas untuk lepas tanggung jawab. “Kondisi parah ini sudah dibiarkan lama oleh dua kepala dinas. Kalau tidak mampu bekerja, lebih baik diganti!” tegasnya.
Inspirasi dari Kemarahan, Momentum Reformasi Birokrasi
Drama “Bupati Mengamuk” ini seharusnya menjadi pelajaran edukatif bagi seluruh ASN di Indonesia, bukan hanya di Seruyan. Jabatan adalah pengabdian, bukan sekadar status untuk mengejar tunjangan. Masyarakat kini menanti bukti nyata, kapan upaya pembenahan ini benar-benar menyentuh dasar dermaga yang rapuh itu, bukan sekadar janji saat sidak.
Evaluasi menyeluruh yang dijanjikan Bupati siang itu harus menjadi titik balik. Rakyat Seruyan tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah di balik meja, tapi butuh aksi nyata di lapangan. Jika birokrasi tidak mampu membenahi dermaga kecil di Pasar Saik, bagaimana mereka bisa membawa Seruyan bersaing di kancah nasional.
Secara historis, Dermaga Pasar Saik dan kawasan Kuala Pembuang merupakan pusat ekonomi pesisir yang menjadi tumpuan hidup ribuan pedagang dan nelayan. Kerusakan infrastruktur ini secara langsung berdampak pada kenaikan biaya logistik dan penurunan daya beli masyarakat. Sidak Senin tanggal 11 Mei 2026 kemaren tercatat sebagai salah satu momen paling krusial dalam masa kepemimpinan Ahmad Selanorwanda guna menertibkan jajaran kepala dinas yang dinilai tidak kompeten.
Salah siapa sebenarnya. Jawabannya ada pada keberanian Bupati untuk mengeksekusi janji evaluasinya, keberanian DPRD untuk mengawal anggaran, dan kejujuran para Kepala Dinas untuk mulai bekerja menggunakan hati, bukan sekadar absensi. Masyarakat kini mengawasi, Apakah dermaga akan diperbaiki, ataukah amarah Bupati hanya akan menjadi angin lalu yang nguap begitu saja.(*)
Tim Newsline
