JAKARTA, newsline.id – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda memimpin langsung seremoni penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (sebelumnya Inobu) di Jakarta, Rabu (8/4). Agenda ini memperpanjang kemitraan strategis yang telah terjalin sejak tahun 2014 melalui program ambisius seperti Sertifikasi Yurisdiksi dan “Gawi Bapakat”.
Kemitraan yang sudah berjalan selama 10 tahun ini diklaim bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga alam. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pembangunan di Seruyan masih terseok-seok oleh keterbatasan anggaran dan carut-marutnya regulasi.
Penandatanganan ini seolah menjadi rutinitas formalitas yang kontras dengan jeritan warga yang masih berjuang melawan dampak kerusakan lingkungan dan lambatnya peningkatan ekonomi di sektor hulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Ahmad Selanorwanda menekankan pentingnya kehadiran investor yang membawa teknologi dan jaringan. Namun, retorika tentang “kepercayaan investor” ini terasa hambar jika melihat infrastruktur daerah yang belum sepenuhnya memadai. Investor dipuja sebagai sosok berpengalaman, namun kontribusi nyata Kaleka dalam menjembatani modal tersebut agar benar-benar “jatuh” ke kantong petani sawit mandiri di Seruyan sangat diharapkan banyak pihak.
Wanda -Sapa akrab Bupati- mengakui bahwa pembangunan membutuhkan kolaborasi luas, mulai dari tokoh agama hingga organisasi kemasyarakatan. Ironisnya, integrasi kebijakan yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan ini masih tampak seperti konsep di atas kertas. Masyarakat lokal dan masyarakat adat yang disebut menjadi prioritas utama Kaleka, nyatanya masih kerap menjadi penonton di tengah luasnya perkebunan sawit yang telah berumur 25 tahun tanpa adanya lompatan daya saing internasional yang signifikan.
“Kita dituntut lebih kreatif dalam kondisi keterbatasan anggaran. Kita harus tegas terhadap aktivitas merusak seperti tambang ilegal,” ujar Wanda dalam kesempatan tersebut. Namun, komitmen ini seperti pisau bermata satu. Di satu sisi menuntut ketegasan, namun di sisi lain, program-program pendampingan dari mitra nirlaba seperti Kaleka diharapkan memberikan solusi konkret bagi masyarakat agar tidak tergiur pada aktivitas merusak lingkungan akibat desakan ekonomi.
Kaleka, yang memiliki lebih dari 72 staf dari berbagai penjuru Indonesia, mengusung misi besar dalam konservasi dan sistem pertanian pangan. Namun, fokus tematik yang mencakup tata kelola lingkungan dan sosial tersebut sehingga berdampak secara masif oleh warga di desa-desa pelosok Seruyan. Kehadiran fasilitator mereka di wilayah tetangga seperti Desa Sabuai, Kotawaringin Barat pada akhir 2024 lalu.
Masyarakat bumi ‘Gawi Hatantiring’ tidak ingin mendengar narasi “langkah penting” atau “angin segar” yang selalu didengungkan setiap kali ada penandatanganan kesepakatan. Warga menunggu mengenai program kerja yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga desa di Seruyan dari kerja sama terbaru ini belum dipublikasikan secara transparan.
Warga ingin Keterbukaan untuk hilangkan kesan bahwa kolaborasi ini hanya indah dalam laporan tahunan organisasi nirlaba, namun minim eksekusi di tanah Borneo.
Padahal, potensi kebun masyarakat di Seruyan sangat luas dan produktif. Kekuatan besar ini seharusnya sudah menjadi motor penggerak ekonomi jika pendampingan dari Kaleka benar-benar menyentuh aspek produksi dan distribusi yang lancar. Fakta bahwa produk petani lokal masih sulit bersaing di pasar internasional menunjukkan adanya “lubang besar” dalam implementasi di lapangan yang selama ini luput dari sorotan kamera seremonial.
Tantangan dinamika politik dan perbedaan pendapat dalam demokrasi memang wajar, namun kesejahteraan masyarakat tidak bisa menunggu debat yang tak kunjung usai. Rakyat Seruyan membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar kunjungan fasilitator atau pembaruan dokumen kesepakatan di Jakarta. Jika dalam 10 tahun terakhir perubahan yang dirasakan hanya bersifat marginal, maka publik berhak bertanya: untuk siapa sebenarnya kolaborasi ini dibangun.
Yayasan Kaleka atau Inobu memiliki komitmen pada hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Namun, di tengah gempuran isu tambang ilegal yang menggunakan bahan berbahaya, peran organisasi nirlaba ini seharusnya lebih dari sekadar konsultan kebijakan. Mereka harus mampu membuktikan bahwa keberadaan mereka adalah solusi ekonomi, bukan sekadar pemberi harapan palsu melalui jargon keberlanjutan.
Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Kaleka, dengan kesepakatan terbaru ini akan membawa perubahan drastis bagi nasib petani sawit dan kelestarian hutan Seruyan, tidak hanya akan menjadi catatan sejarah panjang kemitraan tanpa hasil yang bisa dilihat secara kasat mata oleh rakyat kecil di bumi “Gawi Hatantiring”.(*)
Tim Newsline
