PALANGKA RAYA, newsline.id — Sebuah universitas, kata orang bijak, adalah cermin peradaban sebuah bangsa. Tapi apa yang terpantul dari cermin Universitas Palangka Raya hari-hari ini bukanlah bayangan kemegahan akademik, melainkan retakan-retakan halus yang, bila dibiarkan, bisa menjelma jurang.
Tanggal 26 Mei 2026. Pendaftaran bakal calon rektor resmi ditutup. Enam nama tersegel dalam amplop birokrasi. Panitia Senat sibuk memverifikasi berkas. Di permukaan, semua terlihat tertib, prosedural, dingin, membosankan sebagaimana lazimnya roda administrasi kampus berputar. Tapi di balik ketertiban itu, bau asap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Gugatan yang Merobek Tirai
Tiga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak datang dengan bunga. Mereka datang dengan berkas gugatan, melangkah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan satu tuntutan, batalkan Surat Keputusan Rektor yang telah memberhentikan empat pejabat struktural FEB sebelum masa jabatan mereka tuntas.
Langkah itu bukan sekadar protes. Itu adalah deklarasi, bahwa di dalam institusi yang seharusnya mengajarkan supremasi hukum kepada ribuan mahasiswanya, hukum itu sendiri sedang dipertaruhkan di meja hijau. Friksi internal yang selama ini berbisik di lorong-lorong fakultas kini berteriak keras di ruang sidang.

Rp10,3 Miliar dan Satu Pertanyaan yang Tak Kunjung Reda
Angka itu muncul seperti hantu dalam sengketa informasi publik: selisih anggaran lebih dari Rp10,3 miliar. Rektorat bergegas. Klarifikasi demi klarifikasi dikeluarkan, ini bukan korupsi, ini bukan penyimpangan, ini hanya soal kelengkapan administrasi yang sedang diurai dalam tahap audit. Penjelasan yang, secara teknis, mungkin benar. Tapi dalam politik persepsi, “mungkin benar” tidak pernah cukup.
Angka Rp10,3 miliar telanjur menjadi amunisi. Ia beredar dari grup WhatsApp ke grup WhatsApp, dari kantin ke kantin, dibisikkan di sela-sela kelas. Dan kini, di tengah pemilihan rektor, ia menggantung di udara seperti mendung yang belum juga memutuskan hendak hujan atau tidak.
Enam Kandidat, Satu Panggung
Jumlahnya memang menyusut, periode lalu sempat ada sepuluh nama yang bersaing. Ketua Panitia Joni Bungai tidak gelisah dengan angka itu.
“Kalau ada yang minta sampai jam 00.00 malam, ya kita tunggu. Enggak apa-apa,” katanya. “Jumlah kandidat yang belum terlalu banyak bukan berarti minim peminat, melainkan karena syarat cukup ketat.”

Enam nama. Enam visi. Satu kursi.
Deddy Nan Setya Putra Tanggara dari Fakultas Teknik. Uras Tantulo dari Fakultas Pertanian. Natalina Asi. Dan tiga nama lain yang masing-masing membawa mimpi tentang universitas yang ingin mereka bangun atau rebut.
Dua Perempuan dan Satu Keberanian
Tapi kisah paling menarik dari Pilrek 2026 ini bukan soal siapa yang paling senior, atau siapa yang punya jaringan paling luas. Kisah paling menarik adalah tentang dua perempuan yang memutuskan, cukup sudah menunggu giliran.
Thea Farina Embang, Dekan Fakultas Hukum, berjalan masuk ke ruang pendaftaran bukan sebagai titipan siapa pun. Ia datang dengan gagasan kampus inklusif, kampus yang benar-benar ramah disabilitas, bukan sekadar ramah dalam brosur.
“UPR ini kampus yang besar dan memiliki potensi luas,” ujarnya. “Saya ingin membuktikan orang muda seperti saya juga mampu maju dan memimpin. Visi utamanya adalah kampus berdampak.”
Lalu ada Tari Budayanti Usop, dosen Fakultas Teknik, pendaftar keenam dan terakhir. Ia membawa misi yang terdengar sederhana namun jarang sungguh-sungguh dijalankan: integritas, berlandaskan Pancasila, bukan Pancasila sebagai dekorasi pidato, melainkan sebagai tulang punggung tata kelola.
Dosen senior FISIP, Sidik Rahman Usop, tidak menyembunyikan apresiasinya. Baginya, kehadiran dua perempuan ini bukan sekadar soal representasi gender. ini momentum langka untuk mengikis feodalisme yang sudah terlalu lama bercokol di dalam birokrasi kampus.
Ambisi Borneo dan Mimpi Dunia
Di antara semua kandidat, satu nama melangkah dengan proposal yang paling ambisius secara retorika: Prof. Bhayu Rhama, Dekan FISIP. Judulnya sudah mengatakan segalanya “Borneo Impact and Global Recognition.”
Bhayu tidak hanya bicara tentang memperbaiki atap yang bocor atau kursi kuliah yang retak, meski ia berjanji menuntaskan itu pula. Ia bicara tentang menempatkan UPR dalam peta akademik dunia. Think globally, act locally, kalimat yang sudah sering diucapkan, tapi jarang berhasil dibuktikan.
Apakah Bhayu akan jadi yang membuktikannya. Itu pertanyaan yang akan dijawab oleh Senat, dalam rapat tertutup, jauh dari mata publik.
Survei yang Ditarik, Kepercayaan yang Dipertaruhkan
Ada subplot kecil yang sebenarnya menyimpan ironi besar. Lembaga survei In-Depth Politics menarik kembali rilis Survei Preferensi Mahasiswa yang telah dipublikasikan April lalu, setelah diksi-diksi di dalamnya dinilai terlalu sensitif, berpotensi mencederai keberagaman sosiologis masyarakat Kalimantan Tengah.
Perwakilan lembaga, Roby Krystianto, meminta maaf secara terbuka. Berjanji mengevaluasi metodologi. Berjanji menjaga muruah falsafah Huma Betang, rumah panjang Dayak, tempat bermacam-macam orang hidup berdampingan dalam satu atap.
Dalam satu survei yang ditarik, tersimpan pengingat, di tanah Tambun Bungai, kata-kata bukan sekadar kata-kata.
Kini, Bola Ada di Tangan Senat
Verifikasi berjalan. Rapat tertutup menanti. Kemudian, visi misi di rapat senat terbuka. Badan Eksekutif Mahasiswa dijanjikan dilibatkan. Publik boleh memantau di situs resmi Pilrek UPR. Semua prosedur terpenuhi, setidaknya di atas kertas.
Tapi UPR bukan sekadar prosedur. Ia adalah institusi berusia lebih dari enam dekade, berdiri sejak 1963, tertua dan terbesar di Kalimantan Tengah. Setiap pergantian kepemimpinannya selalu menjadi pertarungan ideologis, setiap suksesi selalu meninggalkan luka bagi yang kalah dan ujian bagi yang menang.
Yang berubah kali ini adalah intensitasnya. Gugatan hukum. Sengketa anggaran. Survei yang ditarik. Kandidat perempuan yang menantang orde lama.
Dari Kampus Tanjung Nyaho, Tim Newsline, Syamsudin Dinata melaporkan UPR 2026 bukan sekadar memilih rektor. Ia sedang memilih atau gagal memilih, versi dirinya yang ingin ia jadikan warisan bagi generasi berikutnya. Menara gading itu retak. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menambalnya, dan dengan bahan apa. (*”*)









