Oleh: Saifullah Hakim – Pemimpin Redaksi Kalteng Newsline ID | Pemerhati Jurnalis Digital Indonesia
Ketika Bendera Berkibar, Nurani Mana yang Ikut Tegak?
PALANGKA RAYA – Senin, 1 Juni 2026. Ribuan aparatur negara berdiri tegak di bawah terik matahari pagi. Bendera Merah Putih merayap naik. Lagu kebangsaan menggema. Tema megah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang digaungkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membahana dari Sabang hingga Merauke. Tapi tunggu dulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di saat yang persis bersamaan, layar ponsel jutaan warga Indonesia justru dipenuhi notifikasi berbeda: berita korupsi pejabat daerah yang baru ditangkap, kebijakan yang mencekik rakyat kecil, hingga perang komentar brutal di kolom media sosial yang dipantik oleh judul-judul berita sensasional. Ironi yang menyayat.
Pertanyaan yang seharusnya lantang kita teriakkan hari ini bukan sekadar “sudahkah kita hafal Pancasila?” — melainkan jauh lebih menusuk: Apakah pers kita, sang Pilar Keempat Demokrasi, benar-benar sudah bernafaskan Pancasila? Atau justru ia kini menjadi mesin pencetak perpecahan demi mengejar klik?
Pers Pilar Keempat yang Kehilangan Kompas Moralnya
Pers adalah cermin peradaban. Ketika cermin itu retak, maka yang tampak bukan lagi wajah bangsa yang sesungguhnya — melainkan distorsi yang menyesatkan.
Dalam konteks Hari Lahir Pancasila 2026, ada dua luka sekaligus yang perlu kita bedah terbuka. Pertama, luka dari para oknum pejabat yang dengan fasih berpidato tentang sila-sila Pancasila di podium resmi, sementara tangan mereka di balik layar mencuri hak rakyat. Kedua — dan inilah yang jarang berani diakui — luka dari pers itu sendiri, yang dalam tekanan algoritma dan persaingan traffic, mulai melupakan fungsinya sebagai penjaga moral demokrasi.
Keduanya sama berbahayanya. Keduanya sama-sama pengkhianatan terhadap Pancasila.
Realitas Pahit yang Tak Boleh Kita Sembunyikan, Pejabat dan Pancasila: Jarak yang Makin Menganga
Setiap 1 Juni, kita merayakan kelahiran ideologi yang dirancang oleh Bung Karno sebagai jembatan jenius melintasi jurang keberagaman bangsa ini. Pancasila bukan sekadar lima sila hafalan upacara. Ia adalah kontrak sosial paling fundamental antara negara dan warganya. Namun, kontrak itu kini sering dilanggar secara terang-terangan.
Publik tidak bodoh. Di era keterbukaan informasi ini, rakyat menyaksikan sendiri bagaimana sebagian pemangku kebijakan hidup bak raja kecil di daerahnya — korupsi berjamaah, nepotisme merajalela, kebijakan yang berpihak pada konglomerat bukan pada petani dan nelayan, hingga pengabaian hak-hak masyarakat adat yang sejatinya diakui secara hukum. Sila Kelima — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — seolah hanya indah di atas kertas.
Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat — yang merujuk pada KUHP Baru dan resmi berlaku sejak 3 Januari 2026 — sebenarnya adalah angin segar. PP ini mengakui living law atau hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Hak Asasi Manusia. Sebuah langkah dekolonisasi hukum yang patut diapresiasi.
Tapi regulasi sebaik apapun akan mati di tangan oknum yang korup. Dan di sinilah peran pers seharusnya menjadi krusial.
Pers Digital: Antara Fungsi Mulia dan Godaan Algoritma
Mari kita bicara jujur tentang kondisi pers digital Indonesia hari ini. Revolusi digital telah melahirkan ribuan media online baru. Akses informasi tak pernah semudah dan secepat ini. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya? Tidak semua pertumbuhan itu dibarengi dengan pertumbuhan tanggung jawab.
Sebagian besar media online — termasuk, mari kita akui dengan jujur, beberapa di antara kita — terjebak dalam spiral berbahaya: klik adalah segalanya. Judul-judul provokatif yang memantik amarah. Berita yang sengaja dibingkai untuk mempertajam polarisasi. Investigasi mendalam yang ditinggalkan karena tidak se-viral drama artis. Narasumber yang dipilih bukan berdasarkan kapabilitas, melainkan berdasarkan siapa yang paling sering dikunjungi profilnya di media sosial. Ini bukan jurnalisme. Ini industri kemarahan. Dan industri kemarahan ini secara langsung mengkhianati sila Ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia.
Ketika Traffic Lebih Penting dari Kebenaran
Ada sebuah fenomena yang menyeramkan dalam ekosistem media digital kita hari ini. Sebuah berita hoaks atau misleading yang dikemas dengan judul menggelegar bisa mendapat jutaan tayangan dalam hitungan jam. Sementara laporan investigatif yang dikerjakan selama berbulan-bulan, yang membongkar korupsi sistemik dan merugikan rakyat miliaran rupiah, hanya meraih puluhan ribu kunjungan.
Apa yang terjadi? Algoritma platform digital memang dirancang untuk memaksimalkan engagement — dan kemarahan adalah emosi yang paling mudah dipancing, paling cepat menyebar, paling tinggi menghasilkan klik. Media yang tidak punya fondasi etika yang kuat akan terseret arus ini tanpa sadar.
Akibatnya? Publik dikondisikan untuk terus-menerus marah, cemas, dan curiga satu sama lain. Kepercayaan sosial terkikis. Dan Pancasila — yang sejatinya adalah filosofi gotong royong dan persatuan — menjadi semakin asing dalam kehidupan sehari-hari.
Pilar Keempat yang Harus Tetap Kokoh
Dalam teori demokrasi, pers disebut sebagai Pilar Keempat — the fourth estate — bukan karena ia sekadar pelengkap. Melainkan karena ia adalah penyeimbang tiga pilar kekuasaan formal: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa pers yang kuat dan berintegritas, ketiga pilar itu berpotensi tumbuh menjadi monster kekuasaan yang tidak terkontrol.
Founding fathers bangsa ini memahami betul posisi strategis pers. Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang kemerdekaan lainnya adalah jurnalis sebelum mereka menjadi negarawan. Mereka memahami bahwa pena bisa lebih tajam dari pedang — dan lebih bertanggung jawab dari senjata.
Jurnalisme yang Pancasila bukan berarti jurnalisme yang memuji pemerintah. Jurnalisme yang Pancasila adalah jurnalisme yang berpihak pada kebenaran, membela rakyat kecil, mengontrol kekuasaan dengan jernih, dan membangun narasi persatuan bukan perpecahan. Berani, namun bertanggung jawab. Kritis, namun konstruktif. Provokatif dalam arti yang sesungguhnya: memicu kesadaran, bukan membakar amarah.
ARGUMEN TANDINGAN — Dan Sanggahan yang Jujur
Ada yang berargumen: “Pers hanya mengikuti selera pasar. Jika publik mau konten bermutu, mereka akan mengkliknya.” Argumen ini terdengar masuk akal di permukaan. Namun ia menyembunyikan tanggung jawab moral yang besar.
Pers bukan sekadar bisnis biasa. Pers adalah institusi sosial yang memiliki kewajiban publik. Dokter tidak bisa beralasan “pasien lebih suka makanan tidak sehat, jadi saya tidak larang.” Guru tidak bisa berdalih “siswa lebih suka main daripada belajar, jadi saya tidak mengajar.” Dalam logika yang sama, jurnalis dan media tidak bisa bersembunyi di balik selera pasar sebagai pembenaran untuk memproduksi konten yang merusak.
Lagi pula, narasi “publik tidak mau konten bermutu” adalah narasi yang terlalu nyaman dan menyesatkan. Fakta membuktikan sebaliknya: jurnalisme investigatif mendalam, ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan disajikan dengan menarik, selalu menemukan audiensnya. Laporan-laporan investigasi kelas dunia — dari Panama Papers hingga berbagai liputan pemenang Pulitzer — membuktikan bahwa publik haus pada kebenaran, bukan sekadar hiburan.
Masalahnya bukan pada selera publik. Masalahnya adalah kita terlalu malas dan terlalu pengecut untuk memperjuangkan jurnalisme berkualitas di tengah tekanan ekonomi dan persaingan klik yang brutal.
Pers yang Pancasila: Sebuah Tuntutan, Bukan Pilihan
Hari Lahir Pancasila 2026 bukan hanya momentum seremonial. Ia adalah panggung uji: sejauh mana kita — sebagai insan pers, sebagai pejabat publik, sebagai warga negara — benar-benar menghidupi nilai-nilai yang kita hafalkan sejak bangku sekolah dasar.
Kepada para oknum pejabat yang merasa aman di balik jabatan dan kekuasaan: ingatlah bahwa Pancasila adalah kontrak Anda dengan 280 juta rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang Anda korupsi, setiap kebijakan yang Anda buat untuk kepentingan sendiri, setiap hak rakyat yang Anda abaikan — adalah pengkhianatan nyata terhadap ideologi yang hari ini Anda agungkan di podium upacara.
Kepada rekan-rekan insan pers: sudah waktunya kita berhenti berpura-pura bahwa kita tidak punya pilihan. Kita punya pilihan. Selalu punya. Pilihan untuk tidak menerbitkan judul yang menyesatkan. Pilihan untuk menolak tekanan pengiklan yang ingin mengintervensi redaksi. Pilihan untuk tetap mengerjakan liputan investigatif meski traffic-nya tidak setinggi gosip selebriti. Pilihan untuk membangun ekosistem jurnalisme digital yang berintegritas, satu tulisan pada satu waktu.
Kemerdekaan pers yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan panjang generasi sebelumnya. Ia bukan hadiah gratis. Ia adalah tanggung jawab yang diwariskan dengan darah dan keringat.
Pers yang Pancasila adalah pers yang tidak menjual nurani demi algoritma. Pers yang membela keadilan meski tidak viral. Pers yang menyatukan, bukan memecah belah. Pers yang tetap berdiri tegak saat kekuasaan mencoba membungkamnya.
Jika hari ini kita bisa memilih antara berita yang membakar amarah jutaan orang atau tulisan yang mencerahkan satu pikiran — pilihlah yang kedua. Karena peradaban tidak dibangun oleh klik. Peradaban dibangun oleh keberanian untuk selalu memilih kebenaran.
Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari kita kembalikan marwah jurnalisme digital Indonesia sebagai penerang bangsa — bukan sekadar penghitung angka kunjungan halaman.(*)
___Saifullah Hakim adalah Pemimpin Redaksi Kalteng Newsline ID dan Pemerhati Jurnalis Digital Indonesia.
