PALANGKA RAYA, newsline.id – Jumat pagi, 29 Mei 2026. Di koridor Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, seorang wakil bupati dari kabupaten terpencil di jantung Borneo berjalan masuk dengan langkah yang tidak terburu-buru. Tidak ada sorak sorai. Tidak ada karpet merah. Hanya sebuah dokumen, dan satu predikat yang bagi sebagian besar daerah di Indonesia terasa seperti puncak Himalaya, Wajar Tanpa Pengecualian. Seruyan baru saja membuktikan bahwa integritas finansial bukan monopoli kota besar.
Wakil Bupati Seruyan, H. Supian, S.Ag., dan Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, ST, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hari itu, Seruyan tidak berdiri sendiri. Sebelas kabupaten di Kalimantan Tengah hadir dalam seremoni yang terasa seperti sidang pertanggungjawaban publik berskala kolosal. Namun di antara semua yang hadir, Seruyan membawa sesuatu yang lebih dari sekadar dokumen—mereka membawa preseden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi yang belum memahami bobot predikat ini, perlu diperjelas, BPK RI tidak mendistribusikan WTP seperti hadiah door prize. Lembaga tinggi negara itu membedah setiap lembar postur anggaran dengan empat pisau analisis yang sama sekali tidak kenal kompromi, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan penuh terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal sebagai benteng terakhir melawan fraud. Seruyan melewati semuanya.
Ada pertanyaan yang jarang diajukan dalam perayaan seperti ini, uang siapa yang sedang kita bicarakan. Jawabannya ada di ujung jalan berbatu menuju desa-desa pedalaman Seruyan. Uang itu adalah aspal yang belum selesai dibangun, ruang kelas yang masih bocor saat hujan, stok obat-obatan di puskesmas terpencil yang kerap kehabisan, dan subsidi pupuk yang sering datang terlambat ke tangan petani. Ketika setiap rupiah dipertanggungjawabkan dengan benar, janji-janji itu perlahan berubah wujud menjadi kenyataan yang bisa disentuh oleh tangan rakyat.
Inilah mengapa WTP bukan sekadar urusan akuntan dan birokrat. Ini adalah urusan ibu yang mengantre di puskesmas, anak yang belajar di kelas tanpa kursi yang cukup, dan petani yang menunggu bantuan yang tak kunjung tepat sasaran. Akuntabilitas keuangan, pada ujungnya, adalah soal martabat manusia.
Untuk memahami betapa sulitnya WTP diraih, perlu diketahui bahwa BPK RI beroperasi di bawah mandat hukum yang rigid, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Di bawah kedua payung hukum itu, pemeriksa negara menembus empat lapis pertahanan pemeriksaan.
Kesesuaian mutlak dengan standar akuntansi pemerintahan, tidak ada ruang interpretasi kreatif. Kecukupan pengungkapan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada sudut gelap yang dibiarkan. Kepatuhan total terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan Efektivitas sistem pengendalian internal, pertahanan nyata dari potensi penyelewengan. Seruyan melewati keempat filter itu. Bukan kebetulan. Bukan juga kemujuran administratif.
Di hadapan para pejabat dan perwakilan yang hadir, H. Supian berbicara dengan nada yang tidak terdengar seperti pidato kemenangan biasa. “Keberhasilan ini bukan panggung tunggal, melainkan hasil orkestrasi kerja sama seluruh perangkat daerah yang berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan tanpa kompromi,” ujarnya, dengan suara yang mengandung lebih banyak rasa syukur daripada kebanggaan.
Pilihan kata “orkestrasi” itu penting. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu orang pahlawan dalam cerita ini. Di balik selembar opini WTP, ada ratusan aparatur sipil negara yang bertahun-tahun keluar dari zona nyaman sistem administrasi lama, belajar memahami standar akuntansi yang berubah, menghadapi audit internal yang melelahkan, dan membangun budaya tata kelola yang tidak bisa dibangun dalam semalam.
Yang membedakan Seruyan dari daerah lain yang pernah meraih WTP lalu tergelincir kembali adalah kesadaran kritis yang mereka tunjukkan tepat di momen puncak. Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak membiarkan pesta terlalu lama. Hampir seketika setelah menerima LHP, komitmen publik dilempar: seluruh rekomendasi dan catatan yang masih tersisa dari hasil pemeriksaan BPK RI akan segera ditindaklanjuti, bukan ditumpuk di laci meja, bukan pula dijadikan bahan rapat tanpa kesimpulan.
Langkah korektif dan preventif ini bukan formalitas. Ini adalah pengakuan jujur bahwa WTP bukan titik akhir. Ia adalah garis start bagi standar tata kelola yang lebih tinggi lagi. Kompetisi Sehat yang Seharusnya Ditakuti
Kehadiran sebelas kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalimantan Tengah dalam seremoni tunggal ini mengirimkan sinyal yang tidak boleh diabaikan, akuntabilitas kini telah berubah menjadi kompetisi terbuka.
Di masa lalu, ketidaksinkronan data dan lemahnya pengendalian internal adalah wabah yang menjatuhkan marwah banyak daerah ke dalam opini yang mempermalukan mereka di hadapan publik. Kini, peta itu bergeser. Daerah yang gagal berbenah tidak hanya tertinggal dalam rapor BPK, mereka dihukum oleh mosi tidak percaya yang paling menakutkan, kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri.
Bagi Seruyan, keterbatasan geografis di jantung Kalimantan tidak pernah menjadi alibi. Dan itulah preseden paling berharga yang mereka tinggalkan hari ini.Â
Seruyan telah membuktikan bahwa ketika komitmen politik bersinergi dengan kerja keras birokrasi, sebuah kabupaten di pedalaman Borneo mampu menyajikan standar pengelolaan keuangan yang bersih, standar yang seharusnya menjadi bahan ajar bagi daerah mana pun di Indonesia yang masih mencari alasan untuk tidak berbenah.
Namun pembuktian itu baru setengah jalan. Raihan WTP atas LKPD 2025 hanyalah satu babak. Babak berikutnya mempertahankan, memperdalam, dan mengonversi akuntabilitas finansial menjadi kesejahteraan yang terasa di tingkat rumah tangga adalah ujian yang jauh lebih berat. Publik Seruyan kini memegang tagihannya. Dan mereka tidak akan melupakan.(*)
Tim NewslineÂ
