PALANGKA RAYA, newsline.id – Jagat pendidikan tinggi di Bumi Tambun Bungai mendadak membara. Sebuah skandal dugaan manipulasi opini publik menyeruak ke permukaan setelah lembaga survei In-depth Politics merilis hasil riset yang dinilai tendensius dan menyudutkan akademisi lokal. Pada Selasa (28/4/2026), gelombang protes keras datang dari para tokoh muda dan praktisi hukum Dayak yang mencium aroma busuk di balik angka-angka statistik yang diduga sengaja dirancang untuk “menjegal” putra-putri terbaik Dayak memimpin Universitas Palangka Raya (UPR).
Tensi ketegangan ini memuncak saat diketahui bahwa nomor kontak lembaga survei tersebut ternyata tertaut langsung pada Bismar Harris Satriawan, seorang pejabat akademis aktif di FISIP UPR. Keterlibatan “orang dalam” ini memicu amarah kolektif karena dianggap sebagai bentuk pengkhianatan intelektual di rumah sendiri. Angka 88,32 persen dalam survei yang menyebut latar belakang kedaerahan “tidak penting” untuk posisi Rektor, dituding sebagai peluru sistematis untuk membunuh karakter calon-calon pemimpin dari etnis Dayak.
Tokoh Pemuda Dayak sekaligus alumnus UPR, Ingkit Djaper, tidak mampu membendung kegeramannya. Menurutnya, hasil survei tersebut bukan sekadar data, melainkan penghinaan terbuka terhadap kecerdasan kolektif masyarakat adat. “Ini adalah upaya sistematis untuk mengarahkan opini agar jangan orang Dayak yang memimpin UPR. Kami tidak akan tinggal diam. Jika perlu, kami geruduk kantor lembaga tersebut untuk meminta pertanggungjawaban atas survei yang diduga pesanan pihak tertentu ini!” tegas Ingkit dengan nada tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senada dengan Ingkit, Dr. Ari Yunus Hendrawan, praktisi hukum suku Dayak yang juga menjabat Sekjen Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), menilai narasi akademis tersebut berbau SARA yang dibungkus rapi. Ia menegaskan bahwa menutup pintu bagi putra daerah untuk memimpin di tanah kelahirannya adalah provokasi yang berbahaya. “Jangan anggap remeh harga diri kami! Ini adalah serangan terhadap marwah Dayak di dunia pendidikan,” tukas Ari berapi-api.
Kekecewaan juga merembet ke koridor kampus. Seorang dosen senior Dayak yang enggan disebutkan namanya menyebut tindakan oknum sejawatnya itu sangat tidak etis. Baginya, menggunakan jubah akademis untuk menggiring opini demi kepentingan kelompok tertentu telah melukai integritas universitas. Ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga tokoh adat, bersatu melawan segala bentuk manipulasi yang mencoba meminggirkan peran asli daerah.
Di sisi lain, Bismar Harris Satriawan akhirnya buka suara menanggapi tudingan miring tersebut. Melalui konfirmasi tertulis, ia mengakui kepemilikannya atas lembaga In-depth Politics. Namun, ia menampik adanya niat jahat di balik riset tersebut. Bismar berdalih bahwa angka 88,32 persen itu adalah data empiris dari responden yang heterogen di lingkungan kampus. “Hasil tersebut adalah potret preferensi sesaat dan tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan kelompok mana pun,” jelasnya.
Bismar juga membela diri dengan membawa latar belakang identitasnya sebagai warga Kalimantan Tengah. Menurutnya, sebagai putra daerah, mustahil baginya untuk menghina kelompoknya sendiri. Ia menekankan bahwa dalam dunia survei, terdapat kode etik ketat yang melarang diskriminasi. “Saya juga orang Kalteng, tidak mungkin mendiskreditkan identitas daerah sendiri,” tambahnya mencoba meredam suasana.
Meski telah menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam penyajian data, bola panas skandal ini sudah terlanjur menggelinding liar di masyarakat. Bagi publik, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan terhadap “intelektual pesanan” yang menggunakan data ilmiah sebagai alat politik. Transparansi dalam proses pemilihan Rektor UPR kini menjadi harga mati yang dipantau ketat oleh masyarakat adat.
Konflik ini mengingatkan kita bahwa data statistik bisa menjadi senjata yang sangat subjektif jika kehilangan independensinya. Masyarakat diajak untuk lebih kritis dalam membaca hasil survei, terutama yang muncul menjelang suksesi kepemimpinan. Demokrasi di lingkungan kampus seharusnya menjadi mercusuar kejujuran, bukan arena intrik yang mencederai semangat lokalitas dan kompetensi.
Pemilihan Rektor UPR memang selalu menjadi magnet perhatian publik di Kalimantan Tengah. Sebagai universitas tertua dan terbesar di provinsi ini, UPR dianggap sebagai simbol kemajuan SDM Dayak. Secara historis, keterlibatan tokoh lokal dalam kepemimpinan universitas bukan hanya soal sentimen kesukuan, melainkan bagian dari mandat otonomi dan representasi kebudayaan dalam dunia pendidikan tinggi.
Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari pihak universitas dan Dewan Adat Dayak (DAD) untuk menyikapi polemik ini. Apakah ini akan berakhir di meja klarifikasi, atau justru menjadi pemicu gerakan massa yang lebih besar. Satu yang pasti, semangat “Uluh Itah” untuk berdaulat di tanah sendiri kini telah terbangun, dan mereka tidak akan membiarkan marwah intelektual Dayak dikangkangi oleh kepentingan sempit. Tetap kritis, karena masa depan pendidikan daerah ada di tangan mereka yang berani bicara kebenaran.(*)
Tim Newsline
