Palangka Raya, newsline.id – Di tengah guncangan efisiensi anggaran besar-besaran yang melanda berbagai daerah, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengambil langkah berani dengan memberikan jaminan yang dinanti-nantikan ribuan keluarga. Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tidak akan merumahkan atau memecat satu pun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski kondisi keuangan daerah sedang dalam tekanan berat.
Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan yang mulai menjalar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) setelah isu pengurangan tenaga kerja akibat pemangkasan belanja pegawai mencuat ke permukaan. “Walaupun memang kita menghadapi efisiensi anggaran yang sangat besar karena anggaran untuk PPPK ini cukup tinggi, tetapi mau bagaimana lagi, itu adalah keputusan pemerintah yang harus dijalankan,” tegas Agustiar di Palangka Raya. Selasa kamaren saat memberikan keterangan kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menyatakan bahwa dirinya tidak ingin apa yang terjadi di daerah lain, di mana banyak tenaga kontrak atau PPPK terancam kehilangan pekerjaan—merembet ke Bumi Tambun Bungai. Baginya, mempertahankan tenaga PPPK bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah yang tidak boleh terganggu oleh alasan efisiensi semata.
Lebih lanjut, Agustiar memastikan bahwa hak-hak normatif para pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Hal ini dibuktikan dengan kelancaran pembayaran gaji ke-14 atau THR yang telah disalurkan sebelumnya tanpa ada kendala berarti. Komitmen ini sekaligus menjadi “angin segar” bagi para pegawai di tengah ketidakpastian ekonomi yang menghantui sektor publik di awal tahun 2026 ini.
Namun, jaminan keamanan posisi ini bukan tanpa syarat. Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Tengah turut mengingatkan seluruh ASN dan PPPK untuk meningkatkan disiplin dan profesionalitas. Di tengah efisiensi ini, loyalitas terhadap aturan dan kinerja maksimal menjadi harga mati bagi setiap pegawai agar anggaran besar yang dialokasikan negara untuk gaji mereka benar-benar sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Untuk tenaga non-ASN seperti outsourcing, kebijakan akan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan batasan kriteria tertentu seperti tenaga keamanan, sopir, dan petugas kebersihan. Pemprov Kalteng berusaha mengelola anggaran dengan cermat agar efisiensi tidak memakan korban di sektor sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelayanan.
Pengelolaan PPPK di Kalimantan Tengah hingga saat ini diklaim masih dalam kondisi terkendali dan belum ditemukan persoalan serius yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja. Gubernur Agustiar Sabran berjanji akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak ada gejolak sosial yang timbul akibat kebijakan fiskal yang ketat.
Isu mengenai nasib PPPK memang menjadi sorotan nasional pada akhir Maret 2026. Banyak pakar pendidikan dan pengamat kebijakan publik memberikan alternatif solusi bagi daerah yang kesulitan anggaran, namun Kalteng memilih jalan untuk tetap mempertahankan seluruh personelnya sebagai aset pemerintah.
Sebagai latar belakang, kebijakan efisiensi anggaran 2026 ini merupakan dampak dari penyesuaian belanja daerah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat guna menstabilkan ekonomi makro. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia kini sedang berjuang menyeimbangkan neraca antara belanja modal pembangunan dan belanja pegawai yang terus membengkak setiap tahunnya.
Dengan pernyataan tegas dari orang nomor satu di Kalteng ini, ribuan PPPK kini bisa sedikit bernapas lega. Namun, mata publik dan netizen dipastikan akan terus mengawal apakah janji “tidak ada yang dirumahkan” ini akan terus bertahan hingga akhir tahun anggaran mendatang.(*)
Tim Newsline
