KUALA PEMBUANG, newsline.id – Genderang “perang” terhadap kelambanan birokrasi resmi ditabuh. Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran ke Pasar Saik Kuala Pembuang pada Senin (11/5/2026). Langkah reaktif ini diambil hanya berselang dua hari setelah gelombang protes pedagang yang menilai pemerintah daerah “tutup mata” terhadap hancurnya fasilitas dermaga dan kumuhnya pusat ekonomi masyarakat pesisir tersebut.
Didampingi Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, serta jajaran elit Dinas PUPR, Perhubungan, hingga Koperindag, Bupati menyaksikan sendiri realita pahit di lapangan. Fasilitas yang seharusnya menjadi jantung ekonomi justru tampak layu; ruang-ruang pasar kosong melompong, kebersihan yang terabaikan, dan dermaga bongkar muat yang kondisinya kian mengkhawatirkan hingga mengancam nyawa para penggunanya.
“Jujur, saya prihatin melihat kondisi ini. Pasar ini terlihat kurang terurus,” ujar Ahmad Selanorwanda dengan nada bicara yang tegas namun sarat kekecewaan. Kehadiran orang nomor satu di Bumi Gawi Hatantiring ini seolah menjadi jawaban atas jeritan hati Rahman, perwakilan pedagang, yang pada Sabtu (9/5) lalu melontarkan kritik pedas bahwa pemerintah hanya sekadar datang tanpa memberikan solusi nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Ahmad Selanorwanda tidak sekadar meninjau, namun ia membawa pesan provokatif bagi anak buahnya. Ia menyentil keras ego sektoral antar instansi yang selama ini diduga menjadi penghambat perbaikan. Pasalnya, sebelum sidak ini terjadi, sempat muncul lempar tanggung jawab antara Disperindagkop dan Dinas Perhubungan mengenai siapa yang paling berwenang menangani kerusakan dermaga vital tersebut.
“Saya awalnya meyakini bahwa masing-masing dinas dengan tugasnya bisa aktif, bahkan proaktif sesuai arahan saya. Ternyata tidak. Ini akan menjadi perhatian serius dan saya akan melakukan evaluasi sepenuhnya!” tegas Bupati. Kalimat ini menjadi sinyal merah bagi para kepala dinas yang dianggap kurang peka terhadap penderitaan warga dan hanya bekerja di balik meja tanpa semangat eksekusi yang cepat.
Dilema Pasar Saik memang bukan sekadar soal bangunan rusak, melainkan soal kemanusiaan. Bayangkan para pedagang yang harus bertaruh nyawa di dermaga rapuh setiap hari demi mendistribusikan kebutuhan pokok. Bagi warga, janji-janji “akan dikoordinasikan” sudah basi. Mereka butuh aksi, bukan sekadar mutasi surat dari satu meja dinas ke meja lainnya yang berujung pada nihilnya realisasi di lapangan.
Merespons urgensi keselamatan warga, Bupati memberikan jaminan konkret yang cukup mengejutkan. Ia berjanji bahwa perbaikan fasilitas pelabuhan atau dermaga akan segera dilakukan tanpa menunggu waktu lama. “Kalau pelabuhannya jadi, insyaallah mungkin tidak sampai satu minggu sudah kita perbaiki nanti. Namun, untuk manajemen pasar secara keseluruhan, evaluasi total adalah harga mati,” tambahnya lagi.
Inovasi pengelolaan pasar juga menjadi sorotan Bupati. Ia tidak ingin Pasar Saik hanya menjadi bangunan tua yang sunyi. Ia berambisi mengaktifkan kembali ruang-ruang kosong, terutama di lantai atas, serta menata kenyamanan lingkungan agar pasar kembali menjadi magnet ekonomi yang menggairahkan bagi warga Kuala Pembuang dan sekitarnya.
Penataan Pasar Saik kini resmi masuk dalam skala prioritas Pemerintah Kabupaten Seruyan. Langkah cepat Bupati ini diharapkan menjadi preseden baru dalam gaya kepemimpinan yang responsif—di mana aspirasi warga bukan dianggap sebagai angin lalu, melainkan sebagai bahan bakar untuk melakukan pembenahan internal birokrasi yang selama ini dinilai kaku dan birokratis.
Sebelumnya, polemik ini mencuat saat Rahman, mewakili suara pedagang, meluapkan kekecewaannya kepada media. Ia menyebut pemerintah terkesan membiarkan kerusakan dermaga hingga nyaris memakan korban. “Jangan tunggu ada korban baru diperbaiki!” teriaknya kala itu. Kini, bola panas ada di tangan instansi terkait untuk membuktikan apakah perintah Bupati akan langsung dieksekusi atau kembali terjebak dalam labirin administratif.
Pasar Saik dan dermaganya adalah urat nadi distribusi barang di pesisir. Jika fasilitas ini dibiarkan mati, maka ekonomi rakyat kecil ikut terhenti. Publik kini menunggu pembuktian dari janji “satu minggu” tersebut. Akankah perubahan nyata segera terlihat, ataukah sidak ini hanya akan menjadi panggung sandiwara birokrasi lainnya? Warga Seruyan kini berdiri di barisan depan untuk mengawal setiap jengkal perbaikan yang dijanjikan.
Pasar Saik Kuala Pembuang merupakan pusat perdagangan tertua dan terpenting bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Seruyan. Selain sebagai tempat jual beli, kawasan ini terintegrasi dengan dermaga bongkar muat yang menghubungkan arus logistik antarwilayah. Kerusakan infrastruktur di lokasi ini berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik dan harga pangan di tingkat konsumen.(*)
Tim Newsline
