BALIKPAPAN, newsline.id – Di tengah gemerlap lampu Convention Hall Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026), sebuah sinyal perubahan besar bagi masyarakat Bumi Gawi Hatantiring ditiupkan. Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, SE, M.Si, berdiri sejajar dengan para pemimpin se-Kalimantan, menghadiri Malam Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang dihadiri langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wamen Bima Arya.
Kehadiran orang nomor satu di Seruyan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah strategis menyambut “karpet merah” dari Pemerintah Pusat yang kini resmi membuka pintu lebar-lebar bagi penguatan kapasitas fiskal daerah. Di hadapan para menteri, Seruyan menegaskan kesiapannya melakukan lompatan besar, berhenti bergantung penuh pada pusat dan mulai membangun kerajaan ekonomi mandiri melalui optimalisasi BUMD dan penguatan pengawasan internal.
Menggempur Stagnasi, Membakar Inovasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama ini, kita terjebak dalam angka yang seolah “jalan di tempat”. Data menunjukkan anggaran daerah masih stagnan di angka Rp3,9 hingga Rp4 triliun. Angka ini dianggap tidak cukup untuk melakukan transformasi radikal jika tidak dibarengi dengan terobosan progresif. Pemerintah Pusat kini memberikan “senjata” baru berupa izin pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin pencetak pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih bertenaga.
“Pembangunan tidak lagi diukur dari berapa banyak program yang tertulis di kertas, tapi dari seberapa dalam dampaknya menyentuh piring nasi rakyat,” tegas pesan sentral dalam pertemuan tersebut. Inilah yang menjadi motor penggerak bagi Pemkab Seruyan untuk segera merombak regulasi dan memperkuat peran Inspektorat. Pengawasan bukan lagi soal mencari kesalahan, melainkan menjaga agar setiap rupiah fiskal benar-benar mengalir untuk kesejahteraan masyarakat.
Sinergi Tanpa Batas, Pusat Menantang, Daerah Menjawab
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kini bergeser dari kuantitas menuju kualitas. Pemerintah Pusat menjanjikan rekomendasi khusus kepada Kementerian Keuangan bagi daerah yang berani berinovasi. Bagi Seruyan, ini adalah tantangan sekaligus peluang emas. Dengan geografis yang menantang, penguatan kelembagaan menjadi harga mati agar konektivitas wilayah bukan lagi sekadar impian di atas peta.
Instrumen kebijakan yang mencakup aspek fiskal dan regulasi kini tengah disusun. Mulai dari instruksi menteri hingga Peraturan Daerah (Perda) akan disinkronkan untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Tujuannya satu: menciptakan ekosistem investasi daerah yang sehat di mana BUMD bisa bergerak lincah layaknya perusahaan swasta namun dengan misi sosial yang kuat bagi warga Seruyan.
Menuju Seruyan Mandiri 2026
Langkah Ahmad Selanorwanda di Balikpapan ini mengirimkan pesan provokatif kepada seluruh jajaran birokrasi di daerah, Adaptasi atau Tertinggal. Optimalisasi kapasitas keuangan daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Dukungan fiskal dari Jakarta harus dikelola dengan integritas tinggi melalui peran Inspektorat yang diperkuat, guna memastikan tidak ada kebocoran dalam setiap tetes keringat anggaran.
Provokasi positif ini diharapkan mampu membakar semangat para pemangku kepentingan di Seruyan. Bahwa dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, serta pemanfaatan instrumen BUMD secara cerdas, Seruyan bukan tidak mungkin akan menjadi pusat pertumbuhan baru di Kalimantan yang mampu melampaui stagnasi anggaran tahun-tahun sebelumnya.
Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 merupakan agenda tahunan Kemendagri untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah di seluruh Indonesia. Kalimantan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan tahun ini mengingat posisinya yang strategis sebagai pusat pertumbuhan nasional baru. Data menunjukkan bahwa efisiensi fiskal di tingkat kabupaten menjadi penentu utama keberhasilan target pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5% ke atas. Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan disparitas antarwilayah dapat ditekan secara signifikan melalui kemandirian finansial tingkat lokal.(*)
Tim Newsline
