KUALA PEMBUANG, newsline.id – Ancaman lonjakan harga kebutuhan pokok yang kian mencekik leher rakyat kecil memicu reaksi keras dari Pemerintah Kabupaten Seruyan. Pada Senin (6/4/2026), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Sukardi, S.E., mewakili pemerintah daerah terjun langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Asisten Setda Seruyan. Langkah darurat ini diambil untuk memastikan perut rakyat tetap terisi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang mulai menghantam daerah.
Rapat yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap inflasi yang mulai menggerus daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Seruyan menegaskan tidak akan memberi celah bagi spekulan yang mencoba bermain dengan pasokan barang. Isu ini menjadi sangat sensitif karena menyangkut langsung keberlangsungan hidup warga di Bumi Gawi Hatantiring, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Sukardi dengan tegas menyatakan bahwa Pemkab Seruyan berkomitmen penuh melakukan pengawasan ketat di lapangan. “Pemkab Seruyan terus berkomitmen mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga kebutuhan pokok, serta upaya menjaga ketersediaan pasokan barang di daerah,” tegasnya. Hal ini menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba menimbun stok barang demi keuntungan sepihak di tengah kesulitan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fokus utama rakor kali ini mencakup tiga agenda krusial: langkah konkret pengendalian inflasi tahun 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Pengawasan Obat dan Makanan, serta evaluasi program hunian layak 3 Juta Rumah. Sinergi antara pusat dan daerah kini menjadi “pelampung penyelamat” agar stabilitas ekonomi tidak limbung akibat fluktuasi harga pangan yang seringkali tak masuk akal.
Selain masalah isi piring masyarakat, pemerintah juga menyoroti keamanan produk yang dikonsumsi warga. Optimalisasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan menjadi kunci untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di pasar lokal benar-benar aman dan berkualitas. Seruyan tidak ingin kecolongan dengan beredarnya produk berbahaya di tengah upaya menstabilkan harga barang.
Di sisi lain, rakor ini juga mengevaluasi sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Program strategis nasional ini dianggap sebagai solusi nyata bagi masyarakat Seruyan yang masih kesulitan memiliki hunian layak. Inflasi yang terkendali dan perumahan yang terjangkau adalah dua sisi mata uang yang harus diwujudkan demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Langkah terintegrasi ini diharapkan mampu memberikan dampak instan pada stabilitas harga di pasar-pasar tradisional Kuala Pembuang dan sekitarnya. Publik kini menanti bukti nyata dari koordinasi lintas sektor tersebut. Apakah harga beras, minyak goreng, dan cabai akan kembali bersahabat, ataukah rakor ini hanya akan menjadi catatan di atas kertas sementara warga tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dapur mereka.
Secara teknis, keikutsertaan Seruyan dalam rakor nasional ini menjadi landasan hukum dan kebijakan untuk mengambil tindakan tegas di daerah. Dengan adanya pemantauan harga secara real-time dan intervensi pasar jika diperlukan, pemerintah daerah optimis tingkat inflasi di Seruyan dapat ditekan serendah mungkin sepanjang tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung secara intensif ini menjadi bukti bahwa isu ekonomi adalah prioritas utama. Penanganan inflasi yang lambat hanya akan melahirkan kemiskinan baru, dan Pemerintah Kabupaten Seruyan berusaha keras menutup celah tersebut melalui kebijakan yang pro-rakyat dan transparan.(*)
Tim Newsline
