Bukan kampanye, bukan seremoni. Di gang-gang sempit Sebangau, kader banteng membuktikan bahwa politik bisa berbau keringat rakyat, bukan parfum kekuasaan.
PALANGKA RAYA, newsline.id – Di bawah terik matahari Kota Cantik Palangka Raya yang tak kenal kompromi, ratusan paket sembako berpindah tangan di Jalan Mahir Mahar, kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Senin (15/06/2026). Bukan di gedung megah, bukan di podium dengan spanduk besar. Tapi di gang-gang sempit yang jarang disentuh sorotan kamera—tempat di mana rakyat kecil benar-benar tinggal.
DPC PDI Perjuangan Kota Palangka Raya menggelar pembagian sembako kepada warga kurang mampu sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno—agenda tahunan partai berlambang banteng moncong putih yang setiap Juni digelar untuk mengenang hari lahir sang Proklamator, 6 Juni. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari sekadar rutinitas kalender partai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bung Karno Bukan Sekadar Nama di Tugu
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palangka Raya, Nenei Adriati Lambung, memimpin langsung penyerahan bantuan. Ia berjalan dari pintu ke pintu, menjabat tangan warga, menatap langsung mata mereka yang selama ini hanya menjadi angka dalam data kemiskinan. “Kami tidak ingin hanya mengenang Bung Karno sebagai sejarah, tetapi menghidupkan semangatnya melalui kerja-kerja kerakyatan,” ujar Nenei dengan tegas.
Baginya, peringatan sejati bukan ditandai dengan pidato panjang di mimbar—melainkan dengan kehadiran nyata di tengah rakyat. Ia mengutip langsung warisan ideologis sang pendiri bangsa: “Bung Karno bilang, gotong royong adalah jantung Pancasila. Kami berusaha mewujudkannya hari ini.”
Kegiatan yang berlangsung di sekitar Kantor Sekretariat PDIP Kota Palangka Raya ini bukan sekadar aksi sosial biasa. Ia dirancang sebagai refleksi hidup atas nilai-nilai Trisakti—berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Sembako yang dibagikan bukan hanya beras dan minyak goreng. Ia adalah pernyataan keberpihakan.
Politik Bukan Alat Kekuasaan
Suara senada bergema. Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Sigit Karyawan Yunianto, yang ikut serta dalam kegiatan itu menegaskan bahwa apa yang terjadi di gang-gang Mahir Mahar ini bukan sekadar agenda partai. Melainkan demonstrasi nyata dari apa yang ia sebut sebagai politik kemanusiaan.
“Ini bukan hanya soal bantuan, melainkan upaya konsisten membangun politik kemanusiaan. Di tengah berbagai tantangan sosial, PDIP Kalteng membuktikan bahwa politik bisa menjadi jembatan harapan, bukan sekadar alat kekuasaan,” kata Sigit.
Kalimatnya terdengar seperti kritik diam-diam terhadap lanskap perpolitikan nasional yang kerap lebih sibuk mengurus kursi daripada mengurus rakyat. Dan ia tidak berhenti di sana.
“Kami hadir bukan untuk kampanye, tapi untuk melayani. Ini adalah politik yang berpihak pada rakyat seperti diajarkan Bung Karno,” tegasnya. “Peringatan sejati bukanlah selebrasi, tapi pengabdian.”
Sigit pun menyentil sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini jarang berani disuarakan dari gedung parlemen, relevansi ajaran Soekarno di era kini.
“Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan,” kata Sigit, dengan nada yang terasa seperti pengingat atau mungkin sindiran.
Kritik Kebijakan, Antara Dana Pendidikan dan Prioritas yang Tersasar
Sigit tidak hanya berbicara tentang semangat. Ia bicara tentang kebijakan konkret yang menurutnya makin menjauh dari prinsip kerakyatan.
Ia menyoroti ancaman terhadap dana pendidikan yang menurutnya seharusnya menjadi garis merah yang tak boleh disentuh. “Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengangkat isu pangan dan identitas bangsa. Masyarakat Indonesia, kata Sigit, dahulu mampu bertahan dengan kekayaan pangan lokal tanpa bergantung pada industri pangan yang seragam dan impor. Namun modernisasi yang berjalan tanpa akar justru menciptakan ketergantungan baru, bahkan melahirkan masalah gizi akut.
“Karena kita melupakan jati diri kekayaan pangan nusantara yang variasinya luar biasa,” ujarnya, merujuk pada fenomena stunting yang masih membayangi jutaan anak Indonesia.
Pesan Sigit jelas dan tajam, negara tidak boleh hanya menjadi mesin distribusi bansos. Negara harus menjadi motor pemberdayaan.
“Intinya adalah negara bertugas memberdayakan rakyat secara mandiri, bukan sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif,” pungkasnya.
Suara dari Sabaru : Rakyat Bicara Apa Adanya
Di antara para penerima manfaat, Dadan, warga Kelurahan sabaru, mewakili suara warga dengan bahasa yang sederhana namun jujur.
“Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh penggawa PDI Perjuangan yang selalu memperhatikan wilayah kami. Baik itu dalam bentuk bansos, pendidikan, maupun pembangunan. Kalau warga mau curhat ke pejabat PDIP, pasti direspons,” ungkapnya.
Tokoh masyarakat setempat, Dadan, menambahkan harapan yang sederhana namun mengandung makna besar. “Kami bersyukur dan berharap perhatian seperti ini bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pemerintah kota dan PDI Perjuangan tidak pernah melupakan hari-hari sakral ini, khususnya setiap bulan Juni,” ujarnya.
Di balik ucapan terima kasih itu, ada pertanyaan yang diam-diam menggantung: apakah kehadiran seperti ini hanya akan datang sekali setahun. Atau ini adalah awal dari sebuah komitmen yang lebih panjang..
Marhaenisme di Era Medsos, Relevan atau Romantisme
Di atas kertas, aksi seperti ini terlihat sederhana. Ratusan paket sembako, beberapa kader partai, satu ruas jalan di pinggiran kota. Namun konteksnya jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.
Indonesia hari ini hidup dalam paradoks: negara dengan kekayaan alam luar biasa, namun jutaan warganya masih bergulat dengan kemiskinan struktural, stunting, dan ketimpangan akses. Di saat yang sama, kepercayaan publik terhadap partai politik berada di titik yang mengkhawatirkan.
Program Bulan Bung Karno yang digelar PDIP setiap Juni, mencakup pembagian sembako, pengobatan gratis, festival budaya, hingga penanaman pohon—adalah upaya untuk menjawab defisit kepercayaan itu. Bukan dengan retorika, tapi dengan kehadiran.
Apakah ini cukup, Mungkin tidak. Tapi sebagai langkah kecil yang konsisten dilakukan dari tahun ke tahun, ia punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan, membangun kedekatan antara rakyat dan partai yang kerap terasa jauh.
Seperti yang diajarkan Bung Karno lebih dari tujuh dekade lalu—perjuangan rakyat tidak pernah selesai. Ia hanya berganti wajah. Hari ini, wajahnya adalah sembako di gang sempit Mahir Mahar, dan tangan seorang kader yang memilih turun ke bawah, bukan naik ke atas.(*)
Tim Newsline : Syamsudin Dinata
