PALANGKA RAYA, newsline.id — Listrik padam bukan lagi kejadian sesekali di Palangka Raya. Selama dua pekan terakhir, ibu kota Kalimantan Tengah ini hidup dalam ritme yang asing: terang lalu gelap, gelap lalu terang, tanpa kepastian kapan siklus itu berhenti. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran akhirnya angkat bicara, meminta PT PLN (Persero) tak sekadar minta maaf, tapi menghadirkan mitigasi yang benar-benar konkret agar krisis ini tak menjelma rutinitas baru yang merugikan warga.
“Mati lampu ya pasti mengganggu, kan? Karena faktor listrik itu mirip dengan air, sangat dibutuhkan,” ujar Agustiar usai bertemu insan pers di Istana Isen Mulang, Senin (29/6/2026). Kalimat sederhana itu menyimpan kegelisahan yang lebih besar. Listrik bukan lagi sekadar penerang rumah, melainkan urat nadi pelayanan publik, rumah sakit, sekolah, hingga roda usaha kecil yang bergantung penuh pada pasokan daya yang stabil.
Yang menarik dari pernyataan Gubernur adalah pengakuannya sendiri bahwa urusan kelistrikan sepenuhnya ada di tangan PLN, bukan pemerintah daerah. Namun ia menegaskan tak akan tinggal diam. “Kita tahu itu bukan wewenang kita, tapi kita koordinasikan dengan PLN. Kenapa sampai terjadi begini kan, disayangkan,” katanya. Ini bukan sekadar basa-basi politik, ini adalah pengakuan bahwa krisis layanan publik, sekecil apa pun andil pemerintah daerah di dalamnya, tetap menjadi beban moral yang harus dijawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Harapannya jelas dan berulang kali ditegaskan: PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan antisipasi matang. “Harapan kami, bagaimana mitigasinya jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya, sembari membuka ruang masukan dari kalangan media yang selama ini menjadi corong keluhan masyarakat.
Di balik gelapnya rumah-rumah warga, ada persoalan teknis yang menjalar dari satu titik ke seluruh sistem. Manajer Komunikasi PLN UID Kalselteng, Ahmad Humaidi, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir merupakan langkah manajemen beban yang terbatas dan terukur, upaya menyelamatkan sistem dari kolaps total. “Langkah tersebut harus dilakukan menyusul adanya gangguan operasional pada unit pembangkit PLTGU yang menyebabkan suplai listrik ke sistem Kalimantan belum optimal,” ungkapnya.
Skema ini bekerja seperti katup pengaman pada mesin yang terlalu panas: ketika satu pembangkit besar kehilangan daya secara drastis, sistem interkoneksi se-Kalimantan ikut terguncang. PLN memilih memadamkan listrik secara bergilir ketimbang membiarkan seluruh jaringan ambruk dalam blackout total, pilihan yang secara teknis masuk akal, namun secara sosial menyisakan luka bagi warga yang harus menanggung ketidakpastian setiap hari.
Humaidi memastikan satu hal penting: defisit daya ini murni soal kendala mesin, bukan soal pasokan energi primer. Stok batu bara, tegasnya, dalam kondisi aman. Penegasan ini penting, di tengah kecurigaan publik yang kerap mengarah pada isu kelangkaan bahan bakar, PLN ingin memastikan bahwa persoalan bukan pada hulu, melainkan pada mesin pembangkit itu sendiri.
Bagi sebagian orang, mati lampu mungkin terdengar sepele. Tapi bagi pelaku usaha kecil, pemadaman berarti kerugian nyata, mesin berhenti, kulkas kehilangan dingin, transaksi digital macet. Bagi pelajar, itu berarti malam belajar yang terputus oleh kegelapan. Dan bagi fasilitas kesehatan, ironisnya, ini adalah ancaman yang menyentuh garis hidup dan mati. Gubernur secara eksplisit menyoroti risiko ini, menempatkan rumah sakit sebagai contoh konkret betapa krusialnya pasokan listrik tanpa jeda.
PLN menyatakan tim teknis di lapangan terus bekerja mempercepat pemulihan, mengoptimalkan pembangkit cadangan, dan mengatur ulang operasi sistem agar dampak ke pelanggan diminimalkan. “PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. PLN akan terus menyampaikan perkembangan kondisi sistem kelistrikan secara berkala melalui kanal resmi PLN,” kata Humaidi. Permintaan maaf ini, meski lazim dalam komunikasi korporasi, tetap menjadi bagian penting dari kontrak kepercayaan antara penyedia layanan publik dan rakyat yang dilayaninya.
Secara bertahap, sebagian besar pelanggan dilaporkan telah kembali mendapat pasokan listrik, sementara petugas masih bekerja di sejumlah titik untuk memastikan stabilitas jaringan benar-benar pulih, bukan sekadar pulih sesaat sebelum padam kembali.
Krisis listrik di Palangka Raya pada akhirnya bukan hanya tentang gangguan teknis pada satu unit pembangkit. Ini tentang sejauh mana institusi negara—baik PLN sebagai operator maupun pemerintah daerah sebagai pengawas tak langsung, mampu menjawab kebutuhan dasar warganya dengan cepat dan transparan.
Koordinasi yang digaungkan Gubernur, dan janji evaluasi menyeluruh dari PLN, kini berada di titik pembuktian, apakah mitigasi yang dijanjikan benar-benar lahir dari evaluasi struktural, atau hanya jadi respons sesaat yang akan terlupakan begitu lampu kembali menyala stabil. Warga Palangka Raya, untuk sementara, hanya bisa menunggu sembari berharap gelap yang berulang ini benar-benar menjadi pelajaran terakhir, bukan awal dari rutinitas baru.(*)
Tim Newsline
