PALANGKA RAYA, newsline.id – Di tengah riuh rendah kebijakan efisiensi anggaran nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah berani dengan memberikan jaminan bahwa pelayanan publik tidak akan “disunat”. Penegasan ini muncul dalam pertemuan hangat penuh makna antara jajaran pemerintah dan insan pers di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, pekan lalu.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, secara lugas menyatakan bahwa komitmen gubernur tetap tegak lurus: kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar oleh angka-angka penghematan.
“Efisiensi bukan berarti pemangkasan program prioritas. Kami hanya membuang yang boros, bukan memotong pelayanan untuk rakyat,” ujar Rangga di hadapan awak media. Pernyataan ini menjadi oase di tengah kekhawatiran publik mengenai kelanjutan proyek-proyek vital. Pemerintah memastikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan sosial tetap melaju kencang dengan pengawasan yang jauh lebih ketat agar setiap rupiah yang keluar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Strategi “ikat pinggang” yang diterapkan Kalteng kali ini tergolong inovatif. Alih-alih melakukan pemotongan rata (flat cut), pemerintah justru melakukan audit mendalam terhadap pos-pos anggaran yang selama ini dinilai kurang produktif. Fokus dialihkan pada penguatan jaring pengaman sosial dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil. Ini bukan sekadar tentang angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana memastikan ambulans tetap bisa menjangkau desa dan anak-anak tetap bisa bersekolah dengan fasilitas layak.
Menariknya, Gubernur Kalimantan Tengah dalam forum tersebut membuka ruang dialog yang sangat cair dengan para jurnalis. Langkah ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa transparansi adalah kunci. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa media adalah mitra strategis—mata dan telinga yang mampu menjangkau sudut-sudut wilayah yang mungkin luput dari pantauan birokrasi. Dengan melibatkan pers, pemerintah ingin menutup celah korupsi dan kesenjangan informasi yang seringkali menjadi momok dalam penyaluran kebijakan.
Namun, kejujuran pahit juga terungkap dalam pertemuan tersebut. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah evaluasi program Kartu Huma Betang Sejahtera. Temuan mengejutkan menunjukkan bahwa sekitar 40 persen penerima manfaat saat ini dinilai tidak layak alias salah sasaran. Angka ini menjadi alarm keras bagi sistem validasi data yang selama ini berjalan. Bukannya menutupi borok tersebut, Pemprov Kalteng justru menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan total secara radikal.
Langkah edukatif pun diambil. Pemerintah akan memperketat mekanisme verifikasi dengan melibatkan teknologi informasi yang lebih mutakhir. Tujuannya jelas, bantuan sosial harus mendarat tepat di tangan mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan mereka yang hanya memanfaatkan celah sistem. Rangga menekankan bahwa validasi ulang ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah kepada masyarakat Bumi Tambun Bungai agar tidak ada lagi rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan kepemimpinan di Kalimantan Tengah. Di saat banyak daerah mengeluh karena keterbatasan dana, Kalteng justru memilih untuk berkolaborasi dan melakukan otokritik terhadap programnya sendiri. Komitmen untuk memperbaiki akurasi data Kartu Huma Betang Sejahtera mencerminkan niat tulus untuk menjaga amanah anggaran. Rakyat diberikan edukasi bahwa setiap bantuan memiliki kriteria ketat, dan pengawasan bersama adalah cara terbaik untuk menjaga keadilan sosial.
Keterlibatan aktif media dalam mengawal kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas pemerintah. Jika ada penyimpangan di lapangan, media diminta segera bersuara. Pola komunikasi dua arah ini diprediksi akan menjadi tren baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Kehadiran pers di Istana Isen Mulang malam itu seolah menegaskan bahwa tembok antara penguasa dan pengawas telah runtuh, digantikan oleh semangat sinergi demi kemajuan daerah.
Istana Isen Mulang yang menjadi saksi bisu pertemuan penting ini merupakan simbol marwah Kalimantan Tengah yang selalu menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan di Kalteng terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Data pelengkap menunjukkan bahwa sektor infrastruktur dan kesehatan tetap menjadi penyerap anggaran terbesar dalam APBD Kalteng, selaras dengan visi besar untuk memeratakan kesejahteraan hingga ke pelosok desa.
Dengan langkah efisiensi yang lebih terukur dan pengawasan yang dilakukan secara kolektif, Pemprov Kalteng ingin mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri, Anggaran boleh saja hemat, namun keberpihakan kepada rakyat tidak boleh berkurang sedikit pun. Ini adalah tentang martabat, tentang keadilan, dan tentang bagaimana sebuah kebijakan mampu menyentuh hati sanubari masyarakat bawah. Kalteng hari ini sedang menulis sejarah baru tentang bagaimana mengelola krisis menjadi sebuah prestasi yang menginspirasi.(*)
Tim Newsline
