TUMBANG MANJUL, newsline.id – Marwah independensi DPRD Kabupaten Seruyan kini tengah diuji di tengah jeritan warga pedalaman. Dalam sebuah aksi inspeksi mendadak yang memacu adrenalin, sejumlah Anggota DPRD Seruyan nekat menerjang medan ekstrem “off-road” menuju Desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, akhir pekan ini, Sabtu, (4/4). Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya evaluasi terhadap kinerja eksekutif dalam membenahi fasilitas dasar pada tahun anggaran 2025 lalu.
Melewati kondisi jalan yang hancur, bergelombang, dan dipenuhi kubangan lumpur menjadi pemandangan miris yang harus ditelan bulat-bulat oleh para wakil rakyat selama perjalanan. Aksesibilitas yang lebih mirip jalur sirkuit ekstrem daripada jalan kabupaten ini menjadi bukti nyata bahwa realisasi pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah masih belum layak. DPRD turun lapangan untuk memastikan apakah anggaran miliaran rupiah benar-benar menjadi aspal atau hanya menguap di balik laporan kertas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah debu dan terjalnya jalanan, para legislator tidak hanya melakukan pengecekan fisik proyek, tetapi juga dikepung oleh aspirasi warga yang menyayat hati. Masyarakat Tumbang Manjul secara blak-blakan menumpahkan kekecewaan mereka terkait minimnya perhatian terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan guru di wilayah terpencil. Bagaimana pelayanan publik bisa berjalan maksimal jika untuk mencapai puskesmas atau sekolah saja, mereka harus bertaruh nyawa di jalanan yang rusak parah.
“Kami tidak butuh janji di atas kertas, kami butuh bukti nyata di tanah kami,” ungkap H. Yadi salah satu warga Manjul. Keluhan ini menjadi tamparan keras bagi fungsi pengawasan DPRD. Independensi lembaga legislatif kini dipertaruhkan; apakah mereka berani menekan eksekutif untuk melakukan perbaikan radikal, atau hanya sekadar mencatat tanpa ada sanksi politik yang tegas bagi kegagalan program pemerintah.
DPRD Kabupaten Seruyan menegaskan bahwa pengalaman pahit melintasi jalur ekstrem ini akan menjadi bahan evaluasi utama dalam sidang-sidang mendatang. Mereka berkomitmen untuk membedah setiap sen penggunaan anggaran 2025 yang diklaim untuk pembangunan. Jika hasil di lapangan menunjukkan kualitas yang bobrok, maka DPRD tidak akan segan untuk memberikan catatan kepada instansi terkait demi memastikan kesejahteraan tidak hanya menumpuk di pusat kota.
Secara historis, wilayah Seruyan Hulu memang seringkali menjadi daerah yang “terlupakan” akibat jarak geografis yang jauh dari ibu kota kabupaten. Padahal, Tumbang Manjul merupakan salah satu titik krusial bagi konektivitas masyarakat di hulu sungai. Kesenjangan antara realita lapangan dengan laporan capaian pemerintah daerah inilah yang kini menjadi fokus utama DPRD Seruyan dalam menjalankan fungsi kontrolnya secara murni dan independen.
Kunjungan kerja ke wilayah hulu merupakan agenda rutin dalam siklus pengawasan DPRD untuk memvalidasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Data yang dihimpun dari dialog warga dan dokumentasi kerusakan jalan ini akan disusun menjadi rekomendasi resmi yang bakal ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan pada perubahan anggaran mendatang.(*)
Tim Newsline
