PALANGKA RAYA, newsline.id – Di tengah tekanan efisiensi anggaran yang menghantam hampir seluruh daerah di Indonesia pada 2026, satu suara lantang muncul dari Gedung DPRD Kota Palangka Raya: jangan jadikan pemangkasan anggaran sebagai tiket untuk memangkas kualitas.
Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, Sabtu (6/6/2026), secara tegas mengingatkan pemerintah daerah bahwa efisiensi fiskal bukan berarti kemunduran kualitas. Justru sebaliknya, keterbatasan anggaran harus melahirkan pemerintahan yang lebih cerdas, lebih selektif, dan lebih bertanggung jawab. “Penurunan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menurunkan kualitas hasil pembangunan,” kata politikus PDI Perjuangan ini, lugas dan tanpa basa-basi.
Pernyataan Nenie bukan sekadar retorika politik. Ini adalah alarm keras yang dibunyikan di saat yang tepat. Tahun 2026 menjadi tahun krusial bagi Kota Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang selama ini terus berpacu membangun infrastruktur dasarnya di tengah keterbatasan fiskal yang struktural.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Efisiensi anggaran yang terjadi bukan skala kecil. Pemangkasan berlangsung di berbagai sektor, menekan ruang gerak pemerintah kota dalam membiayai program-program pembangunan. Namun, Nenie menegaskan bahwa tekanan ini justru harus menjadi momentum reformasi cara kerja pemerintah, bukan dalih untuk berkompromi dengan kualitas.
“Justru dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dan selektif dalam menentukan program prioritas,” tegasnya.
Dalam logika anggaran yang sehat, efisiensi sejatinya bukan musuh pembangunan, ia adalah disiplin. Pemerintah yang baik bukan yang memiliki anggaran melimpah, melainkan yang mampu menghasilkan dampak maksimal dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Nenie memahami paradoks ini. Ia meminta pemerintah kota tidak lari dari komitmen,, infrastruktur dasar tetap harus menjadi prioritas utama 2026. Jalan, drainase, air bersih, sanitasi, kebutuhan yang paling dirasakan warga di akar rumput tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi yang salah arah.
“Fokus utama pemerintah kota harus tetap pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ucapnya dengan nada yang tidak memberi ruang tawar.
Namun Nenie tidak hanya berhenti pada teguran. Ia juga membuka tangan DPRD siap bermitra, bukan sekadar mengawasi dari kejauhan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif, kata Nenie, adalah kunci agar roda pembangunan tetap berputar meski bahan bakarnya berkurang. Pengawasan bukan untuk menjerat, melainkan untuk memastikan setiap program berjalan di jalur yang benar: efisien, transparan, dan tepat sasaran.
“Selama pemerintah memperkuat sinergi dan menjalankan prinsip transparansi serta tanggung jawab, kami yakin pembangunan Kota Palangka Raya akan terus berlanjut dan memberi hasil nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Nenie juga menyentuh dimensi yang sering diabaikan dalam debat anggaran daerah: partisipasi warga. Ia mengajak masyarakat Palangka Raya untuk tidak menjadi penonton pasif. Warga diminta aktif mengawasi jalannya pembangunan, melaporkan infrastruktur yang terabaikan, dan memastikan uang pajak mereka kembali dalam wujud yang nyata dan bermanfaat.
“Pajak itu tidak menghilang begitu saja. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Pesan ini bukan sekadar imbauan. Ini adalah kontrak sosial yang Nenie tawarkan antara pemerintah, DPRD, dan warga: bayar pajak dengan patuh, awasi pembangunan dengan aktif, dan tagih hasilnya dengan berani.
Pernyataan Nenie Adriati Lambung menjadi penanda penting: di era efisiensi yang kerap dijadikan kambing hitam, masih ada suara di legislatif yang berani berkata terang — anggaran boleh turun, tetapi standar tidak boleh ikut jatuh.
Kota Palangka Raya kini berada di persimpangan. Pilihan ada di tangan pemerintah menyerah pada keterbatasan, atau justru bangkit lebih kreatif dan bertanggung jawab. DPRD telah menyatakan posisinya. Giliran eksekutif membuktikannya di lapangan, bukan di atas kertas.(*)
Tim Newsline : Syamsudin Dinata
