JAKARTA, newsline.id – Di tengah ancaman lumpuhnya layanan transportasi publik akibat keterbatasan anggaran dan minimnya tenaga ahli, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, SE, M.Si, mengambil langkah ofensif. Ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk “Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi” di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Pertemuan ini menjadi krusial karena menyangkut nasib mobilitas warga dan penguatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2026 yang diprediksi akan menghadapi tantangan ekonomi lebih berat.
Bupati Seruyan hadir untuk memastikan bahwa daerah tidak dibiarkan “berdarah-darah” sendiri dalam mengelola angkutan umum. Rakornas ini digelar sebagai respons atas banyaknya keluhan pemerintah daerah terkait kemampuan fiskal yang kian tercekik, sehingga belum memadai untuk memberikan dukungan penuh terhadap layanan transportasi massal bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum yang berlangsung panas tersebut, terungkap fakta pahit bahwa sektor transportasi seringkali dianggap sebagai beban sosial yang memicu pemborosan APBD. Menanggapi hal ini, Ahmad Selanorwanda menekankan pentingnya perubahan paradigma besar-besaran. Ia mendorong agar aparatur di sektor transportasi tidak hanya bekerja secara administratif sebagai birokrat semata, tetapi wajib memiliki jiwa entrepreneurship.
“Kita harus mampu mengelola layanan angkutan umum bukan sebagai beban sosial yang memboroskan anggaran, melainkan sebagai kewajiban pelayanan publik yang mampu memberikan nilai tambah. Pendekatan kita harus adaptif dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah,” tegasnya. Menurutnya, tantangan transportasi setiap tahunnya sangat dinamis, sehingga jika SDM di daerah hanya bekerja secara konvensional, maka kemacetan dan ketidakteraturan angkutan umum akan menjadi bom waktu di masa depan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada draf kebijakan nasional terkait arah perencanaan kebutuhan ASN tahun 2025-2029. Meski pemerintah pusat memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan, Bupati Seruyan mengingatkan bahwa sektor transportasi, energi, dan infrastruktur adalah tulang punggung investasi dan pembangunan SDM secara menyeluruh. Tanpa akses transportasi yang mumpuni, layanan kesehatan dan pendidikan akan sulit dijangkau oleh masyarakat di pelosok.
Harmonisasi kebijakan ini sangat menentukan kualitas pelayanan publik di tahun-tahun mendatang. Pemkab Seruyan mendesak agar alokasi SDM transportasi yang profesional dan optimal tidak dipandang sebelah mata. Keberhasilan pembangunan di tahun 2026 sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menyelaraskan kebijakan pusat dengan realitas kebutuhan tenaga ahli di lapangan.
Sejauh ini, forum koordinasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama (social learning) bagi para kepala daerah untuk mencari solusi berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal. Penguatan kinerja pemerintah daerah tahun 2026 tidak akan tercapai jika masalah klasik seperti kekurangan tenaga pengawas transportasi dan teknisi ahli belum terselesaikan.
Langkah Bupati Seruyan ke Jakarta ini menjadi bukti komitmen daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat akan transportasi yang layak. Publik kini menanti, apakah harmonisasi kebijakan ini akan melahirkan gelombang baru ASN transportasi yang kompeten atau hanya akan berakhir di atas tumpukan dokumen draf semata. Satu yang pasti, Seruyan menolak diam dalam keterbatasan.(*)
Tim Newsline
