Penulis : Ririen Binti, Jurnalis Dayak
PALANGKA RAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) tengah berada di pusaran kontroversi menyusul munculnya hasil poling yang mengklaim 88,32 persen responden mahasiswa menganggap latar belakang putra daerah bagi calon Rektor “kurang relevan”. Narasi yang menggelinding liar di media sosial ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama tokoh intelektual Dayak, yang mencium adanya aroma rekayasa opini sistematis untuk memuluskan agenda pihak tertentu dalam suksesi kepemimpinan di kampus tertua di Kalimantan Tengah tersebut.
Lahirnya UPR bukanlah sebuah kebetulan sejarah atau sekadar proyek birokrasi. Kampus ini adalah rahim intelektual yang dibangun di atas fondasi keringat dan air mata para tokoh Dayak terdahulu. Mereka bermimpi agar anak cucu Dayak tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, tetapi menjadi nakhoda bagi kemajuan peradaban Borneo. Namun, kehadiran poling yang mendadak muncul ke permukaan ini justru seolah menjadi “serangan balik” terhadap marwah kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai praktisi jurnalistik yang telah puluhan tahun mengamati dinamika sosial di Kalimantan Tengah, sulit untuk tidak melihat poling ini sebagai alat propaganda. Angka 88,32 persen yang muncul terasa sangat janggal dan bombastis. Ada indikasi kuat bahwa statistik ini sengaja digunakan untuk menggiring opini publik, menciptakan persepsi seolah-olah mahasiswa Dayak sendiri yang menolak representasi putra daerah. Ini adalah strategi klasik dalam komunikasi politik: menggunakan angka untuk membungkam aspirasi.
Kita tidak boleh naif dalam menelan data mentah. Masyarakat Dayak dan civitas akademika harus waspada terhadap upaya membenturkan semangat kearifan lokal dengan idealisme mahasiswa. Menggaungkan narasi bahwa “asal daerah tidak penting” di saat masyarakat adat sedang berjuang memperkuat representasi intelektual adalah bentuk pelecehan halus. Narasi ini seolah-olah membangun stigma bahwa menjadi putra daerah identik dengan ketidakmampuan, sementara figur dari luar dianggap sebagai satu-satunya pembawa kemajuan.
Ini adalah logika cacat yang sangat berbahaya. Jika terus dibiarkan, mindset ini akan menciptakan inferioritas atau rasa rendah diri yang akut di kalangan akademisi lokal. Padahal, Rektor UPR bukan sekadar manajer administratif yang mengurusi dokumen dan anggaran. Ia adalah simbol kepemimpinan yang harus memahami denyut nadi sosiologis, budaya, dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah di lapangan.
Penting untuk ditegaskan bahwa perdebatan ini bukan tentang sentimen kesukuan yang sempit atau chauvinisme kedaerahan. Ini adalah persoalan keadilan akses dan martabat intelektual. Kalimantan Tengah tidak kekurangan stok pemimpin hebat; kita memiliki deretan profesor dan doktor putra daerah yang kualitasnya teruji secara nasional maupun internasional. Lantas, jika di rumahnya sendiri mereka dihambat oleh penggiringan opini yang bias, di mana lagi mereka harus mengabdi?
Sangat disayangkan jika mahasiswa dijadikan tameng dalam kepentingan politik tertentu. Mahasiswa yang memiliki semangat perubahan diduga disuapi narasi palsu bahwa kemajuan hanya bersifat eksogen atau datang dari luar. Padahal, transformasi yang berkelanjutan justru lahir dari pemimpin yang memahami akar masalah di tanahnya sendiri. Menjadikan mahasiswa sebagai alat legitimasi untuk menjauhkan UPR dari identitasnya adalah langkah yang mencederai nilai-nilai akademis.
Publik harus mampu membedakan antara aspirasi murni yang lahir dari keresahan mahasiswa dengan “pesanan politik” yang dikemas dalam bentuk survei instan. Poling yang kredibel membutuhkan metodologi yang transparan, bukan sekadar angka yang muncul tiba-tiba untuk mereduksi hak-hak putra daerah dalam memimpin instansi pendidikan di wilayahnya sendiri. UPR adalah benteng kehormatan masyarakat Dayak, dan kehormatan itu tidak bisa ditukar dengan hasil survei yang meragukan.
Kita harus berdiri tegak melawan upaya de-Dayakisasi di lingkungan kampus. Jangan biarkan Rektor UPR dicabut dari akar budayanya. Kepemimpinan di UPR harus menjadi cermin dari keunggulan SDM lokal yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi kuat untuk memajukan daerah. Jika survei ini dimaksudkan untuk mengecilkan peran putra daerah, maka mereka yang merancangnya telah melakukan kesalahan besar karena meremehkan kecerdasan kolektif masyarakat Kalteng.
Tulisan ini hadir sebagai peringatan keras: kita tidak buta terhadap permainan narasi. UPR harus tetap menjadi mercusuar bagi putra-putri terbaik daerah untuk berkarya. Ke depan, proses pemilihan pemimpin di UPR harus bersih dari intervensi opini yang manipulatif. Mari kita jaga kampus ini tetap selaras dengan cita-cita para pendirinya, sebagai tempat di mana intelektualitas dan kearifan lokal berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan.
Masa depan UPR harus ditentukan oleh kapasitas, rekam jejak, dan kecintaan pada tanah Borneo, bukan oleh statistik “recehan” yang kehilangan konteks sosiologis. Sudah saatnya kita menutup buku pada rekayasa opini dan mulai membuka lembaran baru yang lebih jujur, transparan, dan menghargai martabat anak bangsa di rumahnya sendiri. Stop dugaan rekayasa opini, kembalikan UPR pada akarnya! (*)
Editor: Saifullah Hakim
