PALANGKA RAYA, newsline.id – Kota Cantik sedang tidak cantik. Selama sepekan terakhir, wajah ibu kota Kalimantan Tengah ini compang-camping oleh “ular naga” kendaraan yang meluber dari SPBU hingga ke bahu jalan protokol. Di tengah jeritan warga yang harus menggadaikan waktu tidurnya demi seliter Pertalite, muncul aroma busuk yang lebih menyengat dari bau bensin: benarkah ini sekadar lonjakan konsumsi, atau ada tangan-tangan “gurita” spekulan dan pengusaha SPBU nakal yang tega melarikan stok BBM subsidi ke pelukan perusahaan swasta demi cuan lebih besar.
Kamis (7/5/2026), pemandangan di Jalan RTA Milono, Diponegoro, hingga Soekarno menjadi saksi bisu betapa “mahalnya” hak rakyat kecil. PT Pertamina Patra Niaga melalui Sales Branch Manager (SBM) Kalteng V, Bagas Wicaksono, dengan tenang menyebut fenomena ini hanyalah panic buying—ketakutan masyarakat yang tidak berdasar. Namun, di aspal yang panas, narasi “panik” itu terasa seperti tamparan bagi warga yang motornya sudah mati suri karena tangki kering kerontang.
“Bukan panik, tapi tercekik! Motor saya sudah tiga hari cuma jadi pajangan di rumah karena tidak ada bensin,” ungkap Salawati (33), seorang ibu yang terpaksa bertarung di tengah antrean SPBU RTA Milono hingga larut malam. Baginya, narasi Pertamina soal stok aman adalah fiksi di tengah kenyataan pahit harga eceran yang meroket hingga Rp 25.000 per liter. Demi anak sekolah, ia sempat memakai sepeda listrik, namun tuntutan mobilitas memaksanya kembali ke “medan perang” SPBU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tragedi ini bukan sekadar soal keterlambatan truk tangki dari Fuel Terminal Pulang Pisau. Publik mulai mencium gelagat aneh, jika stok disebut aman dan ketahanan hari Pertalite mencapai 6,5 hari, mengapa di kios-kios pinggir jalan—yang biasanya menjamur—justru ikut “kering” secara serentak. Dugaan kuat mengarah pada adanya spekulan sistematis. Ada indikasi stok BBM yang seharusnya mengalir ke tangki kendaraan rakyat, justru “belok kiri” ke arah konsumsi industri atau perusahaan swasta melalui pintu belakang pengusaha SPBU yang haus profit.
Rindiani (18), seorang mahasiswa yang harus mengantre lebih dari tiga jam, membuktikan bahwa alasan panic buying adalah bentuk penyederhanaan masalah yang menghina logika. “Besok saya kuliah. Kalau tidak antre sekarang, saya tidak bisa berangkat. Ini kebutuhan, bukan ketakutan,” tegasnya didampingi temannya, Dwi Puji Astuti. Bagi mahasiswa, setiap jam yang terbuang di antrean adalah waktu belajar yang dirampas oleh ketidakjelasan distribusi.
Setali tiga uang, Alvin (22) pun menyuarakan kegelisahan yang sama. Sulitnya mencari BBM di pengecer membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain menumpuk di satu titik. Kondisi ini menciptakan efek domino yang semakin memperparah kemacetan kota. Jika Pertamina mengklaim distribusi berjalan lancar, publik patut bertanya: lancar ke mana? Apakah lancar ke tangki rakyat, atau lancar ke bunker-bunker perusahaan swasta yang membeli dengan harga “bawah tangan”.
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, berupaya mendinginkan suasana dengan menyatakan bahwa stok di SPBU selalu tersedia dan hanya perlu manajemen stok yang lebih intensif karena peningkatan aktivitas konsumsi. Pertamina mengklaim sedang melakukan pengaturan jadwal pengiriman berkala. Namun, di mata publik, koordinasi dengan Dishub dan Kepolisian untuk mengatur antrean hanyalah obat penenang sementara, bukan solusi akar masalah.
Kejanggalan ini menuntut transparansi total. Jika stok Pertalite dan Pertamax diklaim dinamis dan berkesinambungan oleh Sales Area Manager Retail Kalteng, Donny, maka seharusnya tidak ada celah bagi kelangkaan yang berlangsung hingga satu minggu. Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar rilis pers yang rapi. Pengawasan ketat terhadap “lobang tikus” di SPBU harus diperketat sebelum amarah publik meluap menjadi aksi massa yang lebih besar.
Secara historis, Palangka Raya seringkali menjadi sasaran empuk spekulan BBM karena letak geografisnya yang menjadi titik transit distribusi. Ketergantungan pada Fuel Terminal Pulang Pisau sering dijadikan alasan klasik setiap kali terjadi antrean. Namun, di era digital 2026, alasan teknis bongkar muat terasa usang jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas terhadap oknum pengusaha yang diduga bermain mata dengan pihak swasta.
Hingga berita ini diturunkan, antrean di Jalan Seth Aji dan Imam Bonjol masih mengular. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, namun ketenangan sulit dijaga ketika perut lapar dan kendaraan mogok. Pertamina memang menyediakan Contact Center 135, namun yang dibutuhkan warga saat ini bukan sekadar saluran telepon, melainkan kepastian bahwa hak mereka tidak “dilarikan” oleh para mafia BBM yang menari di atas penderitaan rakyat Palangka Raya.(*)
Tim Newsline
