KUALA PEMBUANG, newsline.id – Di tengah ambisi digitalisasi dan kemajuan zaman, jeritan pilu justru terdengar dari pelosok Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Sebanyak sembilan desa di wilayah ini dilaporkan dalam kondisi “darurat kesehatan” karena sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan (nakes). Berdasarkan data terbaru Sistem Informasi SDM Kesehatan (Sisdmk), ribuan warga di desa-desa tersebut terpaksa bertaruh nyawa menghadapi penyakit tanpa sentuhan medis profesional.
Kesembilan wilayah yang kini menjadi “titik buta” layanan kesehatan tersebut meliputi Desa Pangke, Sapundu Hantu, Mungoh Juoi, Tumbang Kalam, Tumbang Kasai, Tumbang Sepan, Tumbang Suei, Marandang, dan Tumbang Sitoli. Ketiadaan bidan maupun perawat di desa-desa ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata ketimpangan sosial yang harus segera diakhiri oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandian Noor, secara terbuka mengakui kondisi krisis ini. Beliau menegaskan bahwa kekosongan nakes di sembilan titik tersebut merupakan pekerjaan rumah yang sangat mendesak. Tanpa kehadiran nakes, prosedur medis dasar hingga kondisi darurat seperti persalinan atau kecelakaan kerja menjadi risiko yang menghantui masyarakat setiap harinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi krisis yang berkepanjangan ini, Dinas Kesehatan mengaku tidak tinggal diam. Ruspandian menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah administratif dengan mengajukan formasi khusus pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang. Harapannya, formasi ini dapat diisi oleh putra-putri daerah atau tenaga medis yang memiliki integritas tinggi untuk mengabdi di garis depan.
“Kami sudah mengusulkan kekosongan ini melalui usulan formasi CPNS. Semoga kekosongan ini bisa segera teratasi mengingat betapa vitalnya keberadaan tenaga kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Seruyan,” ujar Ruspandian dengan nada optimistis namun sarat beban tanggung jawab di Kuala Pembuang, Jumat (1/5).
Proses rekrutmen ini memang memakan waktu. Namun, publik bertanya-tanya: mampukah birokrasi bergerak lebih cepat daripada rasa sakit yang diderita warga? Narasi ini menjadi krusial karena akses kesehatan adalah hak konstitusional yang tidak bisa ditunda hanya demi menunggu proses administrasi tahunan.
Antara hidup dan mati, realita human interest di pelosok Seruyan. Bayangkan seorang ibu hamil di Desa Tumbang Kasai yang harus menempuh jalur sungai atau darat yang rusak selama berjam-jam hanya untuk mencari pertolongan medis. Inilah realita yang memotivasi kita untuk terus bersuara. Ketiadaan nakes di pelosok bukan hanya soal kurangnya orang, tapi soal keberpihakan anggaran dan kemauan politik untuk menjangkau mereka yang tak terdengar.
Dibutuhkan inovasi dalam pendistribusian tenaga medis, seperti pemberian insentif khusus atau fasilitas penunjang yang layak, agar para nakes betah mengabdi di wilayah terpencil. Edukasi kepada publik juga penting bahwa menjadi nakes bukan sekadar profesi mencari nafkah, melainkan panggilan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa di ujung negeri.
Pemerintah daerah ditantang untuk tidak hanya mengandalkan jalur formal CPNS. Skema tenaga kontrak daerah atau kerja sama strategis dengan institusi pendidikan kesehatan bisa menjadi solusi “bypass” untuk mengisi kekosongan sementara sebelum korban jiwa berjatuhan akibat keterlambatan penanganan medis.
Secara geografis, Kabupaten Seruyan memang memiliki tantangan medan yang berat dengan luas wilayah yang didominasi hutan dan aliran sungai. Sejarah mencatat bahwa distribusi fasilitas publik di wilayah hulu selalu tertinggal dibandingkan wilayah hilir. Ketimpangan ini seringkali dipicu oleh biaya logistik yang mahal dan minimnya infrastruktur jalan.
Data Sisdmk yang dikelola Kementerian Kesehatan sebenarnya dirancang untuk mendeteksi dini kekosongan seperti ini. Namun, efektivitas sistem tersebut sangat bergantung pada respons cepat pemerintah daerah dalam melakukan eksekusi lapangan. Jika data hanya menjadi tumpukan laporan, maka desa-desa seperti Tumbang Suei atau Marandang akan tetap menjadi zona merah kesehatan.
Kini, bola panas ada di tangan pengambil kebijakan. Apakah sembilan desa ini akan segera melihat “baju putih” tenaga medis hadir membawa harapan, ataukah mereka tetap harus berjuang sendiri di tengah sunyinya hutan Kalimantan. Warga Bumi Gawi Hatantiring menunggu bukti nyata, bukan sekadar usulan formasi di atas kertas. Kesehatan adalah jembatan menuju kesejahteraan. Tanpa nakes di desa, mimpi Indonesia Emas hanyalah utopia bagi warga pelosok Seruyan. (*)
Tim Newsline
