Kuala Pembuang, newsline.id – Di tengah himpitan defisit anggaran akibat merosotnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah secara mengejutkan memanggil seluruh petinggi perusahaan perkebunan sawit. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., memimpin langsung Rapat Verifikasi dan Identifikasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tahun 2025 di Aula Kantor Bupati, Rabu (1/4), guna memastikan “uang rakyat” dari sektor swasta benar-benar mengalir tepat sasaran.
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Pemkab Seruyan kini sedang berada dalam posisi sulit secara fiskal. Keterbatasan anggaran daerah memaksa pemerintah untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna menyelamatkan program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Program TJSLP atau Corporate Social Responsibility (CSR) kini menjadi “tumpuan harapan” terakhir agar pembangunan di Bumi Gawi Hatantiring tidak jalan di tempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya yang bernada mendesak, dr. Bahrun Abbas menegaskan bahwa rapat ini adalah langkah strategis untuk membedah data dan memverifikasi komitmen perusahaan. Ia tidak ingin program TJSLP hanya menjadi catatan di atas kertas tanpa dampak nyata. Sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha kini bukan lagi sekadar himbauan, melainkan keharusan untuk menambal lubang-lubang pembiayaan yang ditinggalkan oleh minimnya dana pusat.
“Keterbatasan anggaran akibat berkurangnya dana transfer pusat berdampak signifikan pada pelaksanaan program prioritas daerah. Oleh karena itu, dukungan perusahaan melalui TJSLP sangat kami harapkan untuk membantu pembiayaan kegiatan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD,” ujar Bahrun Abbas di hadapan para perwakilan perusahaan yang hadir.
Masyarakat bumi Gawi Hatantiring kini menyoroti sejauh mana raksasa perkebunan sawit di Seruyan mau “berbagi beban” dengan pemerintah. Transparansi menjadi isu panas dalam rapat tersebut. Pemkab Seruyan menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan melalui TJSLP harus dilaporkan secara akurat dan transparan. Tidak boleh ada lagi program yang tumpang tindih atau hanya sekadar seremonial belaka tanpa menyentuh akar permasalahan di desa-desa sekitar kebun.
Pemkab Seruyan berkomitmen akan terus “mengawal” dan melanjutkan pembahasan intensif dengan pihak swasta. Tujuannya satu, menyelaraskan program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Jika tidak ada keselarasan, dikhawatirkan kesejahteraan masyarakat lokal akan terus tertinggal di tengah suburnya hamparan hijau perkebunan sawit yang mengepung wilayah mereka.
Agenda verifikasi ini juga menjadi ajang pembuktian bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Seruyan. Apakah mereka akan menjadi mitra yang tulus dalam membangun daerah, atau justru menutup mata saat pemerintah daerah sedang berjuang melawan keterbatasan anggaran. Masyarakat Seruyan kini menunggu realisasi nyata dari kesepakatan di aula kantor bupati tersebut.
Kabupaten Seruyan merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Tengah. Secara historis, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat memang masih sangat tinggi, sehingga fluktuasi kebijakan fiskal di Jakarta selalu berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik di pelosok Seruyan.
Ketegasan Pj Sekda ini diharapkan menjadi titik balik pengelolaan dana CSR yang lebih terukur. Data yang terverifikasi dengan baik nantinya akan dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga warga bisa ikut mengawasi ke mana arah bantuan perusahaan tersebut dialokasikan.
Sejumlah perwakilan perusahaan menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi lebih lanjut. Namun, masyarakat tetap menuntut aksi nyata di lapangan, mengingat tantangan ekonomi di tahun 2026 ini diprediksi akan semakin berat bagi warga di tingkat akar rumput.(*)
Tim Newsline
