PALANGKA RAYA, newsline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat sistem konsolidasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk menciptakan efisiensi anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efektif dan transparan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menekankan bahwa melalui sistem konsolidasi, pemerintah dapat melakukan pengadaan dalam skala besar yang jauh lebih hemat dibandingkan pengadaan satuan secara terpisah. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran OPD terkait di gedung parlemen jalan lingkar dalam, Palangka Raya, Kamis (9/4/2026).
Langkah strategis ini bukan tanpa alasan. Dengan melakukan konsolidasi pengadaan, Pemkot Palangka Raya dapat menekan biaya operasional dan administrasi yang selama ini dinilai terlalu gemuk. Selain itu, sistem ini menutup celah adanya tumpang tindih anggaran untuk item pekerjaan yang serupa di berbagai instansi atau dinas, sehingga alokasi dana bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konsolidasi pengadaan ini adalah kunci untuk memaksimalkan daya beli pemerintah. Kita tidak hanya bicara soal penghematan, tapi soal akuntabilitas. Publik berhak tahu bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang paling efisien,” ujar Hatir kepada awak media.
Ditambahkan, konsolidasi pengadaan ini diyakini akan mempermudah pengawasan. Dengan memusatkan paket pekerjaan yang sejenis, pihak inspektorat maupun masyarakat dapat lebih mudah memantau harga pasar dan kualitas barang yang diterima. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital birokrasi yang sedang digalakkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di ibu kota Kalimantan Tengah.
Kebijakan teknis ini sebenarnya menyentuh langsung kehidupan warga. Efisiensi yang dihasilkan dari penghematan pengadaan barang kantor atau alat tulis misalnya, dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan fasilitas publik seperti perbaikan jalan lingkungan atau peningkatan layanan kesehatan tingkat kelurahan. Dana yang “terselamatkan” melalui efisiensi sistemik ini diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan fiskal daerah.
Politikus Senior Demokrat Kalteng ini juga menyoroti pentingnya peran sumber daya manusia yang kompeten di bagian pengadaan. Ia meminta agar para pejabat pembuat komitmen (PPK) benar-benar memahami mekanisme pasar dan regulasi terbaru agar proses konsolidasi tidak justru menghambat gerak dinas dalam memberikan pelayanan. Sinergi antara kebijakan di atas kertas dan eksekusi di lapangan menjadi poin krusial yang terus ditekankan.
Pihak DPRD juga mengingatkan agar pengusaha lokal tetap diberikan ruang dalam skema konsolidasi ini. Meskipun tujuannya adalah efisiensi skala besar, keberpihakan terhadap UMKM dan kontraktor lokal harus tetap dijaga melalui pembagian paket pekerjaan yang proporsional sesuai dengan kapasitas mereka. Hal ini penting agar ekonomi kerakyatan di Palangka Raya tetap berdenyut kencang di tengah pengetatan anggaran.
Konteks kebijakan ini juga merujuk pada arahan nasional mengenai optimalisasi penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Dengan konsolidasi, pemerintah kota dapat lebih mudah memastikan bahwa barang-barang yang dibeli memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, sesuai dengan instruksi Presiden untuk mendukung industri nasional dari tingkat daerah.
Palangka Raya terus berupaya meningkatkan indeks persepsi korupsi ke arah yang lebih baik. Salah satu instrumen utamanya adalah melalui perbaikan sistem pengadaan yang terintegrasi secara elektronik (e-catalogue) dan transparan, yang tahun ini mulai dipertajam melalui skema konsolidasi yang disarankan oleh pihak legislatif.
Menutup keterangannya, Hatir menyatakan akan terus melakukan pengawasan melekat terhadap implementasi kebijakan ini. Jika konsolidasi pengadaan terbukti berhasil menekan angka kebocoran anggaran secara signifikan pada semester pertama, maka skema ini akan diusulkan untuk menjadi standar baku dalam penyusunan anggaran tahun-tahun berikutnya. Pemkot diminta untuk segera mempertimbangkan saran legislatif tersebut ke dalam aksi nyata. Harapan publik sangat sederhana, anggaran daerah yang terbatas dapat dikelola dengan kecerdasan ekstra, sehingga manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan warga tanpa terkecuali di Kota Palangka Raya.(*)
Tim Newsline
