PALANGKA RAYA, newsline.id – Gebrakan besar terjadi di jantung birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Senin (6/4/2026), Biro Organisasi Setda Provinsi Kalteng secara resmi menggelar rapat internal krusial di Ruang Balanga I guna merancang skema Work From Home (WFH) yang lebih progresif. Di bawah komando Plt. Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, kebijakan ini bukan sekadar cara untuk bersantai, melainkan strategi “tempur” baru untuk mendongkrak produktivitas ASN di tengah tuntutan digitalisasi.
Kebijakan fleksibilitas kerja ini memicu perbincangan hangat karena dianggap sebagai langkah berani dalam memangkas birokrasi yang kaku. Betri Susilawati menegaskan bahwa pola kerja WFH yang sedang digodok ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Baginya, kinerja organisasi tidak boleh kendor satu inci pun meskipun pegawai tidak berada di belakang meja kantor secara fisik.
“Pengaturan pola kerja harus efektif. Fokus kita adalah menjaga kinerja dan produktivitas tetap tinggi meskipun sistem kerja dijalankan secara fleksibel,” tegas Betri di hadapan seluruh jajaran pegawai. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kalteng sedang bertransformasi menuju era kerja modern yang berbasis pada output dan tanggung jawab, bukan sekadar absensi kehadiran di kantor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, penekanan khusus diberikan kepada tiga pilar utama Biro Organisasi, Bagian Kelembagaan, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, serta Bagian Tatalaksana. Setiap bagian dituntut untuk tetap mampu berkoordinasi secara kilat dan disiplin tinggi. Tantangan besarnya adalah membuktikan kepada publik bahwa ASN Kalteng tetap mampu bekerja optimal dan profesional meski mengoperasikan tugas dari rumah masing-masing.
Narasi WFH ini menjadi viral karena menyentuh sisi kemanusiaan dan keseimbangan hidup (work-life balance) para abdi negara. Di tengah kemacetan atau urusan domestik, skema ini memberikan ruang napas bagi pegawai, asalkan koordinasi dan tanggung jawab tetap terjaga. Harapannya, fleksibilitas ini justru memicu kreativitas dan loyalitas yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan yang ada.
Selain membahas teknis kerja, suasana rapat juga sempat diwarnai momen hangat penuh toleransi. Betri Susilawati mengawali pertemuan dengan menyampaikan ucapan selamat merayakan Paskah kepada seluruh pegawai yang merayakan. Hal ini menunjukkan bahwa di balik efisiensi kerja yang dikejar, keharmonisan dan nilai-nilai religius tetap menjadi fondasi utama dalam mempererat solidaritas internal birokrasi Kalteng.
Dukungan terhadap sistem kerja fleksibel ini juga diharapkan mampu memicu efisiensi anggaran operasional kantor, mulai dari penghematan listrik hingga penggunaan alat tulis kantor. Jika skema di Biro Organisasi ini berhasil, tidak menutup kemungkinan model kerja serupa akan menjadi standar baru di seluruh perangkat daerah di Kalimantan Tengah, menjadikan provinsi ini sebagai pelopor birokrasi modern di tanah Borneo.
Pembahasan WFH ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pola kerja pasca-pandemi yang menunjukkan bahwa beberapa fungsi tatalaksana dapat berjalan lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Biro Organisasi, sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa pola kerja fleksibel adalah solusi masa depan, bukan celah untuk bermalas-malasan.
Kini, mata publik tertuju pada implementasi nyata dari hasil rapat di Ruang Balanga I tersebut. Akankah efisiensi ini benar-benar terwujud, atau justru menjadi tantangan baru dalam pengawasan kinerja. Yang pasti, langkah Betri Susilawati telah membuka kotak pandora perubahan di lingkungan Pemprov Kalteng demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang maju, mandiri, dan berdaya saing global.(*)
Tim Newsline
