Kuala Pembuang, newsline.id – Genderang “perang” transparansi resmi ditabuh di Bumi Gawi Hatantiring. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan akhirnya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Seruyan Tahun Anggaran 2025. Langkah krusial ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II yang digelar di Aula Paripurna DPRD Seruyan, Selasa (31/3).
Keputusan ini menjadi sorotan tajam publik karena Pansus ini memegang mandat penuh untuk memastikan apakah angka-angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah benar-benar sinkron dengan realita di lapangan atau hanya sekadar “pemanis” di atas kertas. Rakyat kini menunggu, apakah laporan miliaran rupiah tersebut benar-benar terserap untuk kesejahteraan atau justru tersangkut di celah birokrasi yang rumit.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, yang memimpin jalannya rapat dengan nada tegas menyatakan bahwa pembentukan Pansus ini bukan sekadar formalitas tahunan. Pansus memiliki misi khusus untuk menyelaraskan hasil laporan keuangan yang diserahkan oleh Bupati melalui Wakil Bupati Seruyan, Supian. “Pembentukan Pansus bertujuan membahas LKPJ Bupati Seruyan TA 2025, dengan masa tugas selama 6 bulan ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Sandi tersebut di hadapan belasan anggota dewan dan pejabat SOPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan ini dinilai sangat sensitif karena menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat sepanjang tahun 2025. Selama enam bulan ke depan, tim Pansus akan bekerja ekstra keras melakukan audit politik dan teknis untuk memastikan tidak ada prosedur yang dilangkahi. Langkah ini seolah menjadi pesan peringatan bagi jajaran eksekutif bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah akan dipelototi hingga ke akar-akarnya oleh legislatif.
Nama-nama “macan parlemen” pun diterjunkan dalam formasi Pansus ini. Subani dipercaya menjabat sebagai Ketua Pansus, didampingi Bambang Yantoko sebagai Wakil Ketua. Formasi anggotanya pun tidak main-main, melibatkan deretan legislator vokal seperti Hadinur, Zulkifli Khaidir, Hardianto, Citra Yudha Dj Itam, Bejo Riyanto, Rahmanudin, M. Elmi Setiawan, hingga Rubianto. Kehadiran wajah-wajah senior ini memberi sinyal kuat bahwa LKPJ kali ini tidak akan lolos begitu saja tanpa catatan kritis.
Rapat paripurna ini juga menjadi momen penting karena dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Seruyan Muhtadin dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, serta disaksikan oleh 14 anggota DPRD lainnya beserta unsur FKPD. Ketidakhadiran Bupati secara langsung dan diwakilkannya penyerahan laporan melalui Wakil Bupati menambah dimensi “drama” politik dalam rapat tersebut, memperkuat alasan mengapa Pansus harus bekerja lebih detail dalam proses verifikasi.
Secara legalitas, Pansus ini bekerja berdasarkan Surat Keputusan DPRD Seruyan Nomor: 02/KPTS/DPRD/III/2026 yang ditetapkan per 31 Maret 2026. Dengan payung hukum ini, tim memiliki kewenangan luas untuk memanggil kepala perangkat daerah (SOPD) guna memberikan klarifikasi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dikucurkan dengan progres fisik proyek di lapangan.
Warga Bumi Gawi Hatantiring pun di sejumlah platform media sosial pun mulai bersuara, menuntut agar Pansus tidak sekadar menjadi “stempel” persetujuan bagi pemerintah. Mengingat banyaknya isu infrastruktur dan pelayanan publik yang masih menjadi keluhan, kerja Pansus selama setengah tahun ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas DPRD di mata konstituen. Apakah Pansus akan menemukan “peluru” atas kegagalan target pemerintah, atau justru memberi rapor hijau.
Secara historis, pembahasan LKPJ di Seruyan selalu menjadi panggung perdebatan sengit antara legislatif dan eksekutif. Tahun anggaran 2025 sendiri merupakan tahun yang penuh tantangan ekonomi, di mana transparansi anggaran menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Publik kini menaruh harapan besar pada Subani dan kolega agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan tanpa pandang bulu.
Kini, bola panas ada di tangan Pansus LKPJ. Dengan masa tugas yang cukup panjang, masyarakat menanti kejutan-kejutan hasil investigasi lapangan yang akan dilakukan para wakil rakyat tersebut. Akankah ada temuan yang mengguncang publik, ataukah LKPJ Bupati 2025 akan melenggang mulus tanpa hambatan berarti. Hanya waktu dan keberanian para anggota dewan yang akan menjawabnya.(*)
Tim Newsline
