PALANGKA RAYA, newsline.id — Di satu sisi, pidato lantang penuh ancaman. Di sisi lain, sebuah kursi jabatan yang tetap kokoh tak tergoyahkan. Inilah potret kontradiksi kekuasaan yang kini jadi bahan perbincangan publik Kalimantan Tengah: Gubernur Agustiar Sabran menggertak keras, tapi saat momen pelantikan tiba — nama Kepala Dinas PUPR Kalteng tak ada di daftar pejabat yang digeser.
Selasa, 26 Mei 2026. Istana Isen Mulang berdandan khidmat. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran resmi melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan SK Gubernur Nomor 188.44/153/2026. Inspektur Daerah baru, Kepala Dinas Pendidikan baru, Kepala Dinas Ketahanan Pangan baru, semuanya berganti wajah. Tapi satu nama yang paling ditunggu publik justru absen dari daftar itu. Juni Gultom, Kepala Dinas PUPR Kalteng, sosok yang sebelumnya secara eksplisit diancam akan dimutasi bahkan “dipindahkan ke Papua” oleh sang gubernur sendiri.
Mundur sepekan ke belakang. Senin, 18 Mei 2026. Gubernur Agustiar meradang. Proyek pengecatan jalur biru di sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya, yang diklaim sebagai jalur sepeda inklusif, viral di media sosial bukan karena prestasinya, melainkan karena catnya luntur dan mengelupas bahkan sebelum sempat dibanggakan. Hujan baru sekali turun, dan jalur biru itu sudah pudar seperti mimpi yang belum selesai dibangun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agustiar tak menahan diri. Di hadapan awak media, ia mengultimatum tanpa tedeng aling-aling. “Nanti kami akan panggil kepala dinasnya, akan kami tanyakan masalahnya kenapa. Sudah saya katakan perencanaannya harus dimatangkan dahulu, jangan asal-asalan begitu,” tegasnya. Lebih jauh, ia bahkan menyebut opsi mutasi secara gamblang: “Nanti kita lihat apakah kebijakan terkait dihentikan atau yang bersangkutan ini saya bisa mutasi, saya pindahkan ke Papua.”
Pernyataan itu langsung memantik respons publik. Netizen menyambut dengan antusias — akhirnya ada gubernur yang berani tegas soal proyek bermasalah. Tagar dan komentar bertebaran. Harapan menggelembung. Rakyat menunggu. Dan mereka menunggu. Menunggu. Terus menunggu.
Delapan hari berlalu. Pelantikan resmi digelar. Kamera berkilat, jabat tangan erat, foto bersama penuh senyum, tapi Juni Gultom masih di posisinya. Tidak dipanggil. Tidak dimutasi. Tidak ke Papua. Kursi Kadis PUPR Kalteng tetap hangat seperti sedia kala. Publik pun bereaksi dengan pertanyaan yang tidak butuh banyak kata: ini janji atau sekadar gertakan.
Di sisi lain panggung, Kadis PUPR Juni Gultom tampil tenang menghadapi badai. Ia membuka suara bukan untuk meminta maaf atas cat yang luntur, melainkan menjelaskan konsep. Menurutnya, jalur biru itu adalah shared space ruang berbagi untuk pejalan kaki, pesepeda, penyandang disabilitas, hingga aktivitas olahraga ringan. “Jadi bagi ruas jalan yang memungkinkan untuk berbagi ruang bagi semua orang. itu jalan untuk semua,” ujarnya lugas.
Penjelasan yang rasional, bahkan visioner di atas kertas. Tapi publik bertanya hal yang lebih sederhana dan lebih mendasar, kenapa catnya luntur. Secanggih apapun konsep inklusif yang diusung, bila kualitas material tidak tahan uji, maka yang tersisa hanyalah jalur abu-abu bekas biru dan uang rakyat yang ikut terkikis bersama catnya.
Kembali ke Istana Isen Mulang. Dalam pidato pelantikannya, Gubernur Agustiar menyampaikan kalimat-kalimat yang berat maknanya. “Jabatan ini bukanlah hadiah, melainkan amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab,” katanya. Ia juga mewanti-wanti, “Jangan mengira setelah dilantik lalu menjadi bos rakyat, harus melayani.” Kalimat yang indah. Tapi kata-kata paling keras justru datang dari kontradiksi yang tak terucap: bagaimana seorang gubernur bisa berbicara tentang akuntabilitas dan konsekuensi jabatan, sementara ancaman tegasnya sendiri menguap begitu saja tanpa jejak tindakan.
Ini bukan sekadar soal satu proyek cat. Ini soal kredibilitas. Ini soal apakah rakyat Kalteng bisa mempercayai bahwa setiap pernyataan pejabat publik punya konsekuensi nyata — bukan sekadar retorika untuk meredam gelombang viral di media sosial.
Ketika gubernur mengancam tapi tidak menindak, yang terluka bukan hanya wibawanya sendiri, tetapi juga kepercayaan publik terhadap seluruh sistem tata kelola pemerintahan. Pejabat yang bermasalah belajar bahwa ancaman itu fana. Proyek asal-asalan belajar bahwa akuntabilitas bisa menunggu sampai gelombang viral surut.
Pelantikan enam pejabat baru itu ditutup dengan ucapan selamat dan foto bersama. Rangga Lesmana, Kepala Biro Umum yang baru, berbicara soal seratus hari pertamanya dengan penuh semangat. Para pejabat lain berjanji melayani. Suasana optimistis.
Namun di luar tembok Istana Isen Mulang, di jalanan Palangka Raya, jalur biru itu masih berdiri, atau lebih tepatnya, masih memudar, sebagai monumen diam dari sebuah janji yang belum tuntas ditagih. Rakyat masih menunggu, gubernur, bukan sekadar kata-kata. (*)
Tim Newsline
