PALANGKA RAYA, newsline.id – Sabtu (1/8/2026) siang, di tengah kepungan asap tipis yang mulai menyelimuti langit Kameloh Baru, Sebangau, sekelompok petugas BPBD dan relawan pemadam karhutla menerima kiriman logistik dari DPC PDI Perjuangan Kota Palangka Raya. Susu, mie instan, biskuit, dan air mineral itu tampak sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, ada pertanyaan yang lebih besar menggantung, kenapa yang datang membawa bantuan justru partai politik, bukan negara sendiri.
Bantuan itu diserahkan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPC PDI Perjuangan, Bush Valentino Lambung, dan diterima Heri Pauzi, perwakilan petugas lapangan di Posko Karhutla Kameloh Baru. Ketua DPC, Nenie Adriati Lambung, menyebutnya sebagai wujud “kepedulian dan dukungan moral” bagi para petugas yang “berjibaku” memadamkan api. Narasi solidaritas ini terdengar hangat. Tapi ironi tak bisa disembunyikan, aksi sosial partai ini muncul di tengah data resmi yang menunjukkan negara sedang keteteran menangani krisis yang sudah berlangsung dua bulan penuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data BPBD Kota Palangka Raya per 28 Juli 2026 mengungkap fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan ketimbang seremoni penyerahan bantuan. Sejak status siaga darurat karhutla ditetapkan pada 1 Juni 2026, tercatat 126 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total area terbakar mencapai 56,12 hektare. Artinya, dalam kurun dua bulan, rata-rata lebih dari dua titik api muncul setiap harinya di kota ini, sebuah angka yang seharusnya membunyikan alarm keras, bukan sekadar catatan statistik rutin.
Kecamatan Jekan Raya menjadi episentrum bencana dengan 84 kejadian, jauh mengungguli Sebangau (22 kali), Pahandut (16 kali), dan Bukit Batu (empat kali). Hanya Rakumpit yang nihil kejadian. Konsentrasi kebakaran yang begitu timpang di satu wilayah semestinya memicu pertanyaan tajam: apakah ini murni faktor cuaca dan lahan gambut, atau ada kelalaian pengawasan yang dibiarkan berulang di titik yang sama.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengklaim penanganan dilakukan cepat dengan mengerahkan personel dan peralatan begitu laporan masuk. Ia juga menyebut kolaborasi lintas lembaga, Manggala Agni, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, BKSDA, hingga masyarakat peduli api sebagai kekuatan penanganan di lapangan. Namun klaim kecepatan respons ini kontras dengan kenyataan bahwa titik api terus bermunculan tanpa henti selama dua bulan berturut-turut, seolah pemadaman hanya mengejar gejala, bukan akar masalah.
Yang lebih mencolok, Hendrikus sendiri mengakui pencegahan jauh lebih efektif ketimbang penanganan pascakebakaran. Tapi jika edukasi dan patroli rutin memang sudah digencarkan sejak awal musim kemarau, mengapa angka 126 kejadian tetap tercatat dan bahkan menumpuk tajam di satu kecamatan. Ini bukan sekadar soal alam yang tak bisa dikendalikan, melainkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem peringatan dini dan pengawasan lapangan benar-benar berjalan, atau hanya slogan di atas kertas.
Di sinilah kehadiran bantuan logistik dari partai politik menjadi ironi yang layak disorot. Ketika institusi negara sibuk memadamkan api yang terus menyala, partai politik hadir membawa mie instan dan biskuit sebagai simbol perhatian. Publik boleh saja menerimanya sebagai kebaikan hati. Tapi di balik gestur itu, tersembunyi pertanyaan yang lebih tajam: apakah logistik untuk petugas dan relawan karhutla yang bekerja siang-malam menjaga kota dari ancaman kabut asap memang seminim itu sehingga harus ditambal oleh partai politik.
Bush Valentino Lambung menyebut Kameloh Baru sebagai “titik rawan yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi,” dan berharap bantuan pangan ini memperlancar operasional tim gabungan. Pernyataan ini sekilas terdengar solutif. Tapi jika benar Kameloh Baru adalah titik rawan, semestinya pemerintah kota sudah lebih dulu memastikan pasokan logistik memadai bagi personelnya, bukan menunggu uluran tangan partai untuk menambal kekurangan itu.
Terlepas dari perdebatan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab menyuplai logistik, fakta di lapangan tetap sama petugas dan relawan karhutla adalah pihak yang paling rentan dan paling sedikit disorot. Mereka bertaruh kesehatan paru-paru dan keselamatan fisik di tengah kepulan asap, sementara narasi publik lebih banyak berputar pada seremoni penyerahan bantuan ketimbang evaluasi menyeluruh atas kegagalan pencegahan yang berulang.
Musim kemarau di Kalimantan Tengah masih panjang. Dengan 126 kejadian dalam dua bulan dan konsentrasi tinggi di Jekan Raya, publik berhak menuntut lebih dari sekadar klaim kesiapsiagaan dan bantuan simbolis. Yang dibutuhkan adalah evaluasi jujur, mengapa titik-titik api yang sama terus berulang, dan apakah anggaran serta sistem pencegahan pemerintah benar-benar bekerja atau hanya menjadi jargon yang kalah cepat dengan laju kebakaran itu sendiri.(*)
Tim Newsline: Syamsudin Dinata
